BARANG KIRIMAN POS

  

  • APA ITU BARANG KIRIMAN POS?

    Barang Kiriman Pos yang diselesaikan pemenuhan kewajiban kepabeanannya di KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri yaitu kiriman Pos Internasional.

  • SIAPA PENERIMA BARANG KIRIMAN POS?

    Orang atau badan (perusahaan/yayasan/instansi pemerintah dll) yang berdomisili di dalam daerah pabean yang namanya tertulis sebagai Consignee dalam Dokumen Pengiriman Pos; Penerima Barang Kiriman Pos tidak diwajibkan memiliki API (Angka Pengenal Importir) atau NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan umum di bidang impor.

  • BAGAIMANA FASILITAS DAN KETENTUAN PERPAJAKANNYA?
    • Barang Kiriman Pos yang nilainya kurang dari FOB USD 100,- (Seratus dolar US) per orang per kiriman, dibebaskan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk (BM) dan Pungutan Dalam Rangka Impor (PDRI), sedangkan apabila lebih tinggi dari FOB USD 100,-  maka akan dipungut BM dan PDRI atas seluruh nilai pabean Barang Kiriman tersebut;

    • Barang kiriman sampel/hadiah/gift diperlakukan ketentuan kepabeanan, yakni ditetapkan nilai pabeannya oleh Petugas Bea dan Cukai berdasarkan data harga pembanding, jika data harga pembanding sama dengan atau lebih rendah dari FOB USD 100,- maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut tidak akan dikenakan BM dan PDRI, namun jika data harga pembanding lebih tinggi dari FOB USD 100,- maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut akan dikenakan BM dan PDRI;
    • Barang impor yang dikategorikan sebagai barang mewah (seperti tas merk ternama, berlian dll) berdasarkan peraturan di bidang perpajakan, dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang kriteria dan besaran tarifnya telah ditentukan;
    • Tarif BM mengacu kepada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017 (di http://eservice.insw.go.id/ menu “HS Code Information”)
    • Tarif PPN Impor sebesar 10%
    • Tarif PPh Pasal 22 Impor : 2.5% (Memiliki API), 7.5% (tidak memiliki API), 10% (memiliki NPWP), 20% (tidak memiliki NPWP).
    • Barang Kena Cukai (BKC) hanya diijinkan per penerima barang, paling banyak :
      • 40 batang sigaret, atau
      • 10 batang cerutu, dan
      • 350ml minuman beralkohol.
      • Terhadap kelebihannya akan dimusnahkan secara langsung

         

  • BAGAIMANA PENANGANAN BARANG KIRIMAN?
    • Penyelesaian barang impor yang dikirim melalui pos dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

    • Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang;
    • Kegiatan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai dilakukan setelah Pihak PT. Pos Indonesia (Persero) menyerahkan Dokumen PP22A (Daftar Serah Terima Kiriman Pos) dan fisik barang kiriman pos diserahterimakan kepada Pejabat Bea dan Cukai;
    • Pemeriksaan fisik dilakukan bersama dengan Petugas PT. Pos Indonesia (Persero) guna menetapkan klasifikasi dan nilai pabean atas barang kiriman pos dan memastikan apakah terhadap barang kiriman pos terkena ketentuan perijinan dari instansi teknis terkait, seperti :
      • Produk makanan, minuman, obat-obatan harus memperoleh persetujuan dari BPOM; dalam hal kiriman adalah untuk tujuan penelitian termasuk uji klinik, pengembangan produk, sampel registrasi, bantuan/hibah/donasi, tujuan pameran dan penggunaan sendiri/pribadi, dapat melalui mekanisme jalur khusus yakni dengan mengajukan Ijin SAS (Special Access Scheme) ke BPOM;
      • Produk Kosmetika harus memperoleh persetujuan dari BPOM berupa SKI (Surat Keterangan Impor);
      • Impor Kiriman Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
      • Impor Kiriman Pakaian jadi hanya diperbolehkan maksimal 10 (sepuluh) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
      • Impor Kiriman Produk Elektronik hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
      • Produk hewan, tumbuhan dan ikan harus memperoleh ijin pemasukan dari Badan Karantina;
      • Produk senjata api, air softgun dan peralatan sejenis harus mendapatkan ijin dari Kepolisian.
    • Untuk memastikan apakah barang impor terkena ketentuan larangan dan pembatasan (perijinan), dapat dilihat di http://eservice.insw.go.id/ menu “Lartas Information”;
    • Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif (pembebanan bea masuk) dan nilai pabean serta menghitung BM dan PDRI yang wajib dilunasi atas barang kiriman pos;
    • Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk tertinggi jika barang lebih dari 3 jenis;
    • Pengeluaran barang kiriman pos hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pejabat Bea Cukai setelah terbit PPKP (Pemeriksaan dan Pembeaan Kiriman Pos) dan PP22B (Daftar Penyerahan Kembali Kiriman Pos), selanjutnya posisi barang kiriman pos menjadi tanggung jawab Pihak PT. Pos Indonesia (Persero).