Cegah Pekerja Migran Non Prosedural, Bea Cukai Kediri Sinergi Dengan Instansi Terkait

Share Artikel :

Kediri (07/02/2019) - Sinergi antara Kantor Bea Cukai Kediri, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, Kantor Imigrasi Kediri, dan Pemerintah Desa Sonorejo mengadakan kegiatan bimbingan kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan tema "Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)". Acara yang berlokasi di Balai Desa Sonorejo ini Dihadiri oleh seratus calon Pekerja Migran Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kediri.

Adiek Marga Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kediri dalam sambutannya mengatakan bahwa sangat berbahaya jika seorang Pekerja Migran Indonesia bekerja diluar negeri secara ilegal, karena PMI tersebut tidak terdaftar di Kedutaan Indonesia disana dan jika terjadi masalah pihak Kedutaan sulit untuk membantu, selain itu sangat mungkin berakibat kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu beliau menghimbau untuk Calon Pekerja Migran agar mengikuti prosedur yang legal, bergabung dengan PPTKIS yang terdaftar di Disnaker Kabupaten/Kota.

Selesai sambutan dilanjutkan dengan penyampaian materi, Andyk Budi Kepala Subseksi Penyuluhan Bea Cukai memaparkan materi tentang ketentuan kepabeanan impor barang kiriman dan barang bawaan penumpang. Beliau menjelaskan untuk ketentuan impor barang kiriman dibebaskan pengenaan pajak impor jika harga barang kiriman tidak melebihi USD 75, jika diatasnya dikenakan bea masuk sebesar 7,5 persen dari nilai barang. Sedangkan barang yang dibawa oleh penumpang dibebaskan pengenaan pajak impor jika harga barang kiriman tidak lebih dari USD 500, jika melebihi dikenakan bea masuk sebesar 10 persen dari selisih nilai barangnya.

"Jika bapak atau ibu telah bekerja di luar negeri dan ingin mengirim barang ke keluarga di Indonesia, hendaknya pahami ketentuannya, hindari barang yang termasuk lartas agar tidak tertahan saat pemeriksaan Bea Cukai," ujarnya.

Andyk budi memberikan penjelasan mengenai barang apa saja yang terkena aturan larangan dan pembatasan (lartas) dari luar negeri masuk ke Indonesia. Terakhir beliau menyampaikan bahwa harapan dari terselenggaranya kegiatan bimbingan ini, dapat mencegah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) khususnya di wilayah Kabupaten Kediri.