Percepatan Perijinan di Pundak OSS

Share Artikel :

Perijinan merupakan tolak ukur suatu pemerintahan dalam membuka keran investasi. Pada periode-periode sebelumnya, perijinan merupakan salah satu hambatan para pelaku usaha untuk membuka investasinya di Indonesia. Prosedur yang berbelit-belit,  biaya yang mahal, waktu penyelesaian yang tidak bisa diprediksi bisa menjadi cermin prosedur perijinan di masa itu.

Untuk memangkas rantai birokrasi perijinan, pemerintah lewat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meresmikan sistem Online Single Submission (OSS).  Presiden RI Joko Widodo dalam sebuah kesempatan juga berpendapat “ Ini adalah sebuah reformasi, dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern, yang lebih cepat dengan sistem data yang terpadu, terintegrasi, sehingga tidak perlu lagi melewati banyak rantai birokrasi.  Layanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) adalah nama generik dari OSS ini. Sistem ini hadir dalam rangka pelayanan perijinan berusaha yang berlaku di seluruh kementrian dan lembaga.

Tentang OSS 

Pada tanggal 28 Juni 2018 di Jakarta, Pemerintah RI lewat Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan Pokok-pokok Isi Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau lebih dikenal dengan OSS. OSS adalah aplikasi yang digunakan untuk segala proses registrasi dan pengajuan perijinan usaha serta  pengajuan perijinan lainnya yang termasuk di dalam layanan perijinan berusaha. Yang menjadi dasar dikeluarkannya kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha adalah mempercepat pelayanan perijinan berusaha melalui penerapan Sistem Pelayanan Perijinan Terintegrasi Secara Elektronik (On Line Single Submission), memberikan fasilitas sistem check list (hutang perijinan) di kawasan ekonomi, dan menerapkan sistem data sharing.

Tujuan dari OSS adalah lebih memberikan pelayananan dan kemudahan pada masyarakat yaitu dengan perijinan hanya satu pintu, yaitu lewat PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Tujuan lainnya adalah mewujudkan sistem perijinan yang standar, menghilangkan rekomendasi dari kementrian atau lembaga , bisa terintegrasi secara elektronik, proses pengawalan perijinan dari satgas.

Pelaksanaan Perijinan Berusaha

Banyak kemudahan yang bisa didapat oleh para calon pelaku usaha baik yang sudah mengembangkan usahanya walaupun yang baru akan memulai usaha. Bila pada proses perijinan sebelumnya para pelaku usaha harus melengkapi persyaratan-persyaratan perjininan dari berbagai kementrian dan lembaga, dengan OSS proses proses tersebut akan lebih dimudahkan.

Perubahan pelayanan perijinan berusaha direncanakan ada 3 tahapan atau fase. Untuk fase pertama atau yang saat ini terjadi, pemerintah melakukan perbaikan dalam hal pelayanan dan perijinan hanya dilakukan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Tetapi jenis perijinan belum ada standarisasi, perijinan masih memerlukan rekomendasi dari kementrian dan lembaga dan masih belum sempurna dalam integrasi secara elektronik.

Untuk fase selanjutnya diharapkan sudah ada standarasisasi prosedur dan  perijinan tidak lagi memerlukan lagi rekomendasi dari kementrian atau lembaga. Fase atau tahapan yang terakhir,  usaha  tidak perlu lagi repot-repot untuk mengurus persyaratan perijinan di kementrian atau lembaga karena sudah terintegrasi secara elektronik lewat OSS.

Hal Pokok pada PP 24 2018    

Langkah awal dalam mengakses perijinan lewat OSS adalah mempunyai akun dengan melakukan pendaftaran pada webside oss.go.id. Parameter untuk pendaftaran adalah identitas sesuai dengan data kependudukan pada KTP atau paspor dan NPWP. Pelaku usaha bisa perorangan maupun berupa CV,PT ataupun koperasi.

Pelaku usaha perseorangan bisa langsung mengakses OSS untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha). Untuk pelaku usaha yang berbentuk badan usaha harus ada pengesahan dari notaris untuk mendapatkan AHU (Administrasi Hukum Umum) sebelum akses pada OSS dan mendapatkan NIB.

Ada perbedaan tahapan perijinan sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 24 tahun 2018. Pada mekanisme lama untuk mendapatkan ijin berusaha, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan-persyaratan dari beberapa kementrian atau lembaga. Untuk mekanisme yang baru ini, pelaku usaha bisa langsung mendapatkan NIB dengan mengakses OSS tetapi mereka tetap mempunyai komitmen untuk melengkapi  perijinan yang dipersyaratkan dari pemerintah daerah setempat. PTSP selaku garda terdepan dalam hal perijinan di daerah saat ini hanya  mengelola empat syarat perijinan secara manual yaitu IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), ijin Lokasi, ijin pengeloaan lingkungan (AMDAL) dan sertifikat laik fungsi.     

Dengan segala kemudahan perijinan yang sudah diberikan,pemerintah menuntut perubahan perilaku dari para pelaku usaha dan juga aparatur pemerintah. Pelaku usaha harus sungguh-sungguh dan serius merealisasikan invetasi yang sudah diajukan karena bila melewati batas waktu pemenuhan komitmen, maka perijinan dianggap tidak berlaku lagi atau dicabut. Pada sisi pemberi ijin, aparatur pemerintah juga harus lebih responsif dan teliti dalam hal pengecekan pemenuhan komitmen pelaku usaha.

Semua jenis perijinan bisa dilakukan lewat aplikasi OSS kecuali sektor pertambangan dan keuangan serta properti dan perumahan. Satu akun OSS bisa digunakan lebih dari satu perusahaan bila pemilik akun tersebut memang pemilik atau direktur dari beberapa perusahaan.

 Kendala Implementasi  OSS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui bahwa Sistem OSS belum 100 persen sempurna. Salah satu kendalanya, yakni koneksi yang tidak lancar karena banyaknya integrasi jaringan ke berbagai Kementrian Lembaga terkait.  Dia juga memberikan gambaran bahwa, hal yang paling rumit adalah ijin lingkungan karena tidak ada standarisasi dalam hal pemberian ijin.                                      

Para pelaku usaha baik yang sudah berjalan maupun yang akan mengajukan perijinan masih banyak yang belum tau tentang sistem OSS ini. Di sisi lain, beberapa aparatur pemerintah di daerah juga belum menyadari adanya implementasi sistem perijinan yang baru .Hal ini menunjukkan kurangnya kordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Mengutip dari detik finance tanggal 02 November 2018 bahwa baru-baru ini World Bank telah merilis peringkat kemudahan berusaha/berbisnis atau easy of doing bussiness (EODB) Indonesia. Hasilnya Indonesia berada pada peringkat 73 atau turun satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Riset Center of Perform on Economic (Core) Pieter Abdullah mengatakan”Implementasi OSS belum memberikan kontribusi nyata terhadap peringkat EODB.” “ Banyak masalah di OSS. Terlalu terburu-buru dan dipaksakan. Dampaknya banyak hambatan yang justru negatif untuk proses perijinan”tambahnya.

Nasib Perijinan di Pundak OSS

  Begitu mudahnya mendapatkan ijin berusaha tentu akan berimbas pada aspek pengawasannya.  Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari beberapa kementrian lembaga di tingkat daerah bila pelaku usaha itu tidak benar-benar menjalankan bisnisnya atau hanya”Abal-abal”. Pihak kementrian atau lembaga mesti mempunyai cara yang tepat dalam melakukan pengawasan tanpa harus memperlambat pelayanan. Dan tentunya bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan.

Saat ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diberikan tanggung jawab untuk menerapkan aplikasi OSS sampai di tingkat daerah. Tentunya membutuhkan extra offort dalam hal implementasinya. Banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui keberadaan OSS ini. Jadi memang diperlukan publikasi yang masif untuk itu. Koordinasi yang lebih intens juga diperlukan antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam hal percepatan perijinan ini. Hal ini diperlukan supaya tidak terjadi tumpang tindih persyaratan perijinan antar kementrian dan lembaga.

OSS adalah jaminan kemudahan dalam hal perijinan. Pemerintah ingin membuka keran investasi selebar-lebarnya dengan harapan bisa menaikkan kembali peringkat kemudahan berusaha. Pemerintah mempunyai harapan supaya banyak pelaku usaha yang berinvestasi di Indonesia dan mengembangkan bisnisnya di sini.

OSS memang perlu banyak penyempurnaan. Tapi setidaknya itu adalah langkah berani pemerintah untuk mereformasi perijinan yang selama ini banyak dikeluhkan para pelaku usaha. Harapannya OSS bisa menjadi pencerah prospek bisnis di Indonesia. Dengan prose ijin yang mudah, maka Indonesia bisa menjadi magnet investasi dan bisnis.  Dengan banyaknya investasi yang berkembang, diharapkan Indonesia bisa menyaingi negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand bahkan Singapore untuk kemudahan perijinannya.

 

                                                                                                               Hendratno Argosasmito

                                                                                                               NIP 19750119 199503 1001