No. Komoditi Pengertian Contoh
1 Alat dan Perangkat Telekomunikasi Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi Telepon Seluler, Terminal BTS, dl
2 Alat Kesehatan Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Tisu Toilet, Alat bedah, Stetoskop, dll
3 Bahan Berbahaya (B2) Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi Air raksa, Phosphorothioic Acid, Ethanol
4 Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya Asam Klorida, Amoniak, Etil Alkohol, dll
5 Bahan Peledak Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek dan tekanan yang sangat tinggi. Nitro Cellulose, Amonium Nitrat
6 Bahan Radioaktif Sumber Radiasi Pengion adalah zat radioaktif terbungkus dan terbuka beserta fasilitasnya, dan pembangkit radiasi pengion. Bahan Nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai. Akselerator partikel, Uranium alam, dll
7 Bahan Baku Kosmetik
8 Minyak dan Gas Bumi [BBM] Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri dari Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), Liquified Natural Gas (LNG), Liquified Petroleum Gas (LPG), Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Minyak mentah (crude oil), Natural Gas (Gas Pipa), LNG, LPG, BBM
9 Beras *) Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies Oriza sativa Beras Thai Hom Mali, Beras Ketan, dll
10 Bahan Baku Obat Tradisional Bahan Obat Tradisional adalah simplisia atau sediaan galenik yang digunakan dalam pembuatan obat tradisional dan tidak dalam kemasan yang siap digunakan oleh konsumen. Madu alam, royal jelly, dll
11 BPO Bahan Perusak lapisan Ozon, selanjutnya disebut BPO, adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfir. HCFC ? 22, Metil Bromida
12 Cengkeh *) Cengkeh adalah Bunga Cengkeh (Pos Tarip HS 0907.00.100) dan Cengkeh lain-lain (Pos Tarif HS 0907.00.900). Cengkeh, sudah dihancurkan atau belum, termasuk bunga cengkeh
13 Etilena Bahan Baku Plastik adalah senyawa organik yang mempunyai rumus kimia tersendiri yang digunakan sebagai senyawa antara dalam proses produksi plastik. Etilena (bahan baku plastik)
14 Garam Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya mengandung natrium klorida (NaCl) dan mengandung senyawa air, magnesium, kalsium, sulfat dan bahan tambahan iodium, anti-caking atau free-flowing maupun tidak, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS: 2501. 00.10.00 - Garam Meja; 2501.00.20.00 - Garam batu; 2501.00.50.00 - Air Laut - Lain-lain; 2501.00.90.10 -- Mengandung natrium klorida paling sedikit 94,7% dihitung dari baris kering; 2501.00.90.90 -- Lain-lain Garam dapur
15 Gombal *) ? Ballpress, pakaian bekas
16 Gula *) Gula adalah Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar), Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugary, dan Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar). Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.
17 Hewan Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar. Media pembawa hama penyakit hewan karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina. Kuda Hidup, Burung Hidup, termasuk Produknya, dll
18 Ikan - Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya; - Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah ikan dan/atau Benda Lain yang dapat membawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina Ikan Hidup dan Produknya
19 Intan Kasar Intan Kasar adalah intan yang termasuk dalam klasifikasi Pos Tarif/HS sebagaimana dimuat dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia Tahun 2007 sebagai berikut: - 7102.10.00.00 - Tidak disortir. - Industri: - 7102.21.00.00 -- tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah. - Bukan Industri : - 7102.31.00.00 -- tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah. Intan Kasar
20 Keramik Keramik adalah produk hasil olahan dari bahan galian non logam melalui proses pembakaran yang termasuk dalam Bab 69 dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia. Batu bata bangunan, blok lantai, ubin penopang atau pengisi dan sejenisnya dari keramik.
21 Komoditi CITES *) Convention on International Trade in Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora (CITES) adalah konvensi (perjanjian) internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar. Hewan dan Tumbuhan di Appendix I, II, III
22 Komoditi wajib SNI Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional dan berlaku secara nasional. Pemutus sirkit untuk proteksi arus lebih pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya Kaca untuk bangunan: cermin kaca lembaran berlapis perak - Sistem Pertanian Organik - Tepung terigu sebagai bahan makanan - Pupuk NPK Padat - Tegangan standar - Kawat baja kuens (quench) temper untuk konstruksi beton pratekan - Tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi - Kakao Bubuk - Ubin keramik - Mainan Elektrik - Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG - Baju dan celana untuk bayi - Ban sepeda motor - Minyak Goreng Sawit - Seng Oksida - Baterai Primer (non-chargable) - Setrika, Pompa Air, TV-CRT - Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V - Baja Profil - Air Minum dalam Kemasan - Baja tulangan beton hasil canai panas ulang - Semen - Kaca lembaran - Pupuk Anorganik Tunggal (pupuk tripelsuperforfat, pupuk amonium sulfat, dll) - Korek Api Gas - Kaca pengaman diperkeras untuk kendaraan bermotor - Baja lembaran, pelat dan gulungan canai panas (Bj P) - Baja lembaran lapis seng (Bj LS) - Baja lembaran dan gulungan canai dingin (Bj D) - Kloset duduk - Gula Kristal Rafinasi - Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua - Baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminium-seng (Bj.L-AS) - Plastik - Tangki air silinder vertikal - Polietilena (PE) - Keramik berglasir - Tableware - Alat makan dan minum - Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci - Sepeda - Pelek kendaraan bermotor kategori M, N dan O - Penyambung pipa berulir besi cor maleable hitam - Produk melamin - Perlengkapan makan dan minum - Sepatu pengaman dari kulit dengan sistem Goodyear welt - Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU) - Selang karet untuk kompor gas LPG, Amandemen 1 - Karet perapat (rubber seal) pada katup tabung LPG - Sodium tripolifosfat (STPP) mutu teknis - Tabung baja LPG - Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem pemantik - Kalsium karbida (CaC2) - Aluminium sulfat - Asam sulfat teknis - Kopi instan
23 Kosmetik Obat dan Makanan adalah obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Izin Special Access Scheme, yang selanjutnya disebut Izin SAS adalah izin pemasukan obat, obat tradisional, kosmetika dan suplemen makanan ke dalam wilayah Indonesia melalui mekanisme jalur khusus untuk tujuan penelitian termasuk uji klinik pengembangan produk, sampel registrasi, bantuan/hibah/donasi pameran dan penggunaan sendiri/pribadi (kecuali kosmetik). Alas bedak, lipstik, dll
24 Limbah B3 Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik
25 Limbah Non-B3 Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut Limbah Non B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi/kategori limbah bahan berbahaya dan beracun. Sisa, reja, dan skrap dari plastik; sisa, reja, dan skrap dari karet
26 Limbah Plastik
27 Mesin Multifungsi Berwarna Mesin Multifungsi Berwarna adalah mesin yang dapat menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna; Mesin Fotokopi Berwarna adalah mesin fotokopi yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna; Mesin Printer Berwarna adalah unit keluaran dari mesin pengolah data otomatis yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna. Printer Berwarna
28 Mesin yang menggunakan BPO Mengubah lampiran I dengan menambah daftar bahan-bahan perusak lapisan ozon dan daftar barang yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon yang dilarang diimpor, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini Mesin pengatur suhu ruangan, lemari pendingin, peti kemas dengan perlengkapan pendingin
29 MMEA Minuman Beralkohol adalah minuman yang mendandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Bir hitam atau porter
30 Narkotika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Daun koka
31 Nitro Cellulose Cellulose Nitrates yang juga disebut Nitro' Cellulose (NC) adalah bahan kimia yang memiliki kandungan nitrogen yang dapat dipakai sebagai bahan baku bahan peledak dan bahan baku/penolong untuk keperluan industri tertentu dan keperluan lainnya yang termasuk dalam HS 3912.20,000. Nitro Cellulose, Amonium Nitrat
32 NPIK Nomor Pengenal Importir Khusus disingkat NPIK adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barangtertentu. Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; Mesin pengatur suhu udara
33 Obat hewan Obat hewan baru adalah obat hewan yang mengandung zat berkhasiat baru, atau zat berkhasiat lama tapi indikasinya baru, atau mengandung kombinasi baru dari zat berkhasiat lama, atau formulasi baru ermasuk zat tambahanya, diperlakukan sebagai obat keras sampai dilakukan klasifikasi terhadap obat baru tersebut. Vitamin A untuk hewan
34 Obat Tradisional Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Hasil sulingan dan larutan mengandung air dari minyak atsiri yang cocok digunakan untuk pengobatan
35 Obat Obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal)
36 Pangan Olahan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Mentega, soya oil refined
37 PCMX bahan baku 4 Chloro-3, 5-dimethylphenol 2908190000 Turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasi dari fenol atau fenol-alkohol.
38 Pelumas Pelumas adalah minyak lumas dan gemuk lumas yang berasal dari minyak bumi, bahan sintetik, pelumas bekas dan bahan lainnya yang tujuan utamanya untuk pelumasan mesin dan peralatan lainnya. (Pasal 1 Keppres 21 Tahun 2001) Minyak pelumas feedstock
39 Perkakas tangan ? Tidak tersebut dalam aturan Bajak, Kapak, Sabit, Gunting Pagar
40 Pestisida ? Tidak tersebut dalam aturan Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-sprouting dan pengatur pertumbuhan tanaman
41 PKRT Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat PKRT adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, pengendali kutu hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum. Tisu Toilet, Alat bedah, Stetoskop, dll
42 Plastik Bahan Baku Plastik adalah senyawa organik yang mempunyai rumus kimia tersendiri yang digunakan sebagai senyawa antara dalam proses produksi plastik. Etilena (bahan baku plastik)
43 Prekursor Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri dan apabila disimpangkan dapat digunakan dalam memproses pembuatan narkotika dan atau psikotropika. Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan dan produk jadi yang mengandung efedrin, pseudoefedrin, norefedrin/fenilpropanolamin, ergotamin, ergometrin, atau potassium permanganat. Efedrin dan garamnya, Asetat Anhidrida, dll
44 Preparat bau-bauan mengandung alkohol ? Tidak tersebut dalam regulasi Campuran dari berbagai zat bau-bauan dan campuran (termasuk larutan mengandung alkohol) dengan bahan dasar satu atau lebih dari berbagai zat ini
45 Psikotropika Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Amfetamina, Benzfetamina
46 Sakarin ? Tidak tersebut dalam regulasi Sakarin dan garamnya
47 Senjata api Yang termasuk dalam pengertian senjata api adalah: 1. Bagian-bagian senjata api 2. Meriam-meriam dan penyembur penyembur api dan bagian-bagiannya 3. Senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per. 4. Pistol penyembelih, pistol pemberi isyarat, 5. Senjata tiruan seperti: Pistol revolver tanda bahaya, Pistol/revolver perlombaan, Pistol/revolver mati suri, Benda-benda lain serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian juga dengan bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa Senjata tekanan udara, senjata tekanan per, dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak, 6. Bagian-bagian amunisi seperti selongsong peluru, penggalak, peluru palutan, dan pemalut peluru demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas yang merusak kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal. Revolver dan Pistol, kembang api
48 Suplemen Makanan Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan memperbaiki fungsi kesehatan, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino atau bahan lain (berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan) yang mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, yang tidak dimaksudkan sebagai pangan. Olahan gingseng
49 TPT Tekstil dan Produk Tekstil, selanjutnya disingkat TPT, adalah kain lembaran dan produk yang menggunakan kain lembaran sebagai bahan baku atau bahan penolong. Kain (masih berupa kain) blm menjadi barang jadi
50 Tumbuhan Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah; Semua jenis tumbuhan
51 Uang Tunai Uang tunai adalah uang kertas maupun uang logam, baik berupa uang rupiah maupun mata uang asing yang dikeluarkan oleh suatu otoritas tertentu yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang tunai
52 Udang Udang adalah binatang yang tidak bertulang, hidup dalam air, berkulit keras, berkaki sepuluh, berekor pendek, dan bersepit dua pada kaki depannya (crustaceae). Udang kecil dan udang biasa (dari spesies Penaeus vanamae) segar, dingin, maupun beku
53 Obat Ikan Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotik, dan obat alami. ?
54 Elektronik Produk Tertentu adalah produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan Peraturan Menteri ini yang meliputi produk makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen makanan, kosmetik, pakaian jadi, alas kaki, elektronika, dan mainan anak-anak Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; Mesin pengatur suhu udara
55 Jagung Nomor Pengenal Importir Khusus disingkat NPIK adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu. Jagung
56 Kedelai Nomor Pengenal Importir Khusus disingkat NPIK adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu. Kedelai
57 Mainan Anak-anak Nomor Pengenal Importir Khusus disingkat NPIK adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu. Kedelai
58 Sepatu dan alas kaki Nomor Pengenal Importir Khusus disingkat NPIK adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu. Sepatu, sandal
59 BB Obat
60 Besi Baja Besi atau Baja adalah produk dari peleburan paduan besi karbon dengan sejumlah unsur paduan dan unsur pengotor lebih lanjut, dan/atau barang yang dihasilkan dari produk tersebut. Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, 7208.25.90.00 dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih selain untuk dicanai ulang
61 Produk Babi
62 Kaca Lembaran Kaca Lembaran adalah hasil olahan dari bahan galian non-logam yang dihasilkan melalui proses pembakaran dengan menggunakan teknologi tuang, tarik, dan apung serta jenis kaca lembaran lain yang telah mengalami proses lebih lanjut, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 7003, 7004, 7005, 7006, dan 7007. Kaca tuang atau kaca cerai berbentuk lembaran
63 Barang Modal Bukan Baru Barang Modal Bukan Baru adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufakturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap Generator, Bridge crane, mesin, dll
64 Komoditi wajib label berbahasa Indonesia Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan Pelaku Usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. barang elektronika keperluan ruamah tangga, telekomunikasi dan informatika, barang bahan bangunan, suku cadang kendaraan bermotor, dll
65 BAN BERTEKANAN Ban adalah bagian penting dari kendaraan bermotor yang diproduksi dari campuran karet alam dan karet sintetis, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 4011. Ban bertekanan baru dari karet dari pos tarif 4011
66 HOLTIKULTURA Holtikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. Bawang Bombay, Cabe, Sayuran, dll
67 Vaksin
68 Bahan Obat Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi terrmasuk baku pembanding, tidak termasuk bahan obat berupa narkotika, psikotropika, dan prekursor. Iodin
69 Bahan Obat Tradisional Bahan Obat Tradisional adalah simplisia atau sediaan galenik yang digunakan dalam pembuatan obat tradisional dan tidak dalam kemasan yang siap digunakan oleh konsumen. Royal Jelly, Madu, Alfalfa Powder
70 Bahan Suplemen Kesehatan Bahan Suplemen Kesehatan adalah bahan yang dimaksudkan untuk pembuatan suplemen kesehatan, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino atau bahan lain (berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan) yang mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, yang tidak dimaksudkan sebagai pangan. Cod Liver Oil, Glucosamine Hcl, Calcium Phosphate Dibasic
71 Bahan Pangan Bahan Pangan adalah bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi makanan dan minuman tidak dalam kemasan eceran yang siap digunakan oleh konsumen, termasuk bahan tambahan pangan, bahan penolong, dan bahan lainnya. Susu dan kepala susu, Whey, Mentega
72 Bahan Tambahan Pangan Bahan Tambahan Pangan, yang selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Ragi aktif, calcium hydroxide, xylitol
73 Produk Tertentu Produk Tertentu adalah produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan Peraturan Menteri ini yang meliputi produk makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen makanan, kosmetik, pakaian jadi, alas kaki, elektronika, dan mainan anak-anak Mainan anak-anak, alas kaki, makanan dan minuman, kosmetik, obat tradisional dan suplemen makanan, elektronika, pakaian jadi
74 Hewan dan Produk Hewan Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Short loin, Terderloin slide Strap Off, dll
75 Telepon Seluer, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet Telepon seluler termasuk smartphone adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya, kecuali telepon satelit dengan Pos Tarif/HS ex. 8517.12.00.00 Komputer Genggam (Handheld) termasuk Personal Digital Assistant (PDA) dan palmtop adalah suatu mesin pengolah data otomatis genggam (handheld), dengan pos tarif/HS 8471.30.10.00 Komputer Tablet adalah suatu mesin pengolah data otomatis portabel yang menggunakan layar sentuh datas sebagai monitor dan peranti masukan dengan menggunakan stilus, pena digital, atau ujung jari, selain menggunakan papan ketik atau tetikus, dapat berfungsi sebagai alat komunikasi maupun tidak dengan pos tarif/HS ex 8471.30.90.00 Handphone, PDA, palmtop, smartphone, dll
No. Komoditi Dasar Hukum Contoh
1 Alat dan Perangkat Telekomunikasi 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler, Terminal BTS, dl
2 Alat Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Tisu Toilet, Alat bedah, Stetoskop, dll
3 Bahan Berbahaya (B2) Peraturan Menteri Perdagangan nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Air raksa, Phosphorothioic Acid, Ethanol
4 Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Asam Klorida, Amoniak, Etil Alkohol, dll
5 Bahan Peledak Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 0230/MPP/Kep/7/1997 jo.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 0662/MPP/Kep/10/2003 Jo. 418/MPP/Kep/6/2003 Nitro Cellulose, Amonium Nitrat
6 Bahan Radioaktif Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir Akselerator partikel, Uranium alam, dll
7 Bahan Baku Kosmetik
8 Minyak dan Gas Bumi [BBM] Peraturan Menteri Perdagangan nomor 42/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak dan Gas Bumi Minyak mentah (crude oil), Natural Gas (Gas Pipa), LNG, LPG, BBM
9 Beras *) 1. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras 2. Perraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) j.o. 07/M.DAG/PER/3/2008 Beras Thai Hom Mali, Beras Ketan, dll
10 Bahan Baku Obat Tradisional Peraturan Kepala BPOM Nomor 28 Tahu 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan ke Dalam Wilayah Indonesia sebagaimana diubah oleh Peraturan Kepala BPOM Nomor 8 Tahun 2014 Madu alam, royal jelly, dll
11 BPO 1. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 38/M-DAG/PER/10/2010 2. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida untuk Keperluan Karantina dan Pra Pengapalan HCFC ? 22, Metil Bromida
12 Cengkeh *) Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 528/MPP/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh Cengkeh, sudah dihancurkan atau belum, termasuk bunga cengkeh
13 Etilena Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik Etilena (bahan baku plastik)
14 Garam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 58/M-DAG/PER/9/2012 tentang Ketentuan Impor Garam Garam dapur
15 Gombal *) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 642/MPP/Kep/9/2002 ttg Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya Ballpress, pakaian bekas
16 Gula *) Peraturan Menteri Perdagangan nomor 19/M-DAG/PER/5/2008 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.
17 Hewan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan Kuda Hidup, Burung Hidup, termasuk Produknya, dll
18 Ikan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan Ikan Hidup dan Produknya
19 Intan Kasar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/7/2008 Intan Kasar
20 Keramik Peraturan Menteri Perdagangan nomor 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Keramik Batu bata bangunan, blok lantai, ubin penopang atau pengisi dan sejenisnya dari keramik.
21 Komoditi CITES *) Keputusan Menteri Kehutanan nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Hewan dan Tumbuhan di Appendix I, II, III
22 Komoditi wajib SNI SK No 9 Tahun 2007 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan SNI Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG 50/M-IND/PER/6/2014 tentang Pemberlakuan SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Alumunium dan SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik - 35/M-IND/PER/3/2011 tentang Pemberlakuan SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan - 08/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik Majemuk secara Wajib - 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung - 42/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan SNI Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton - 45/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan SNI Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi - 60/M-IND/PER/6/2010 tentang Pemberlakuan SNI Kakao Bubuk - 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan - 15/M-IND/PER/3/2013 tentang Pemberlakuan SNI Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG pada Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG - 07/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan SNI Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain Pakaian untuk Bayi - 68/M-IND/PER/8/2014 tentang Pemberlakuan SNI Ban - 87/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit - 66/M-IND/PER/12/2013 Pemberlakuan SNI Seng Oksida - 101/M-IND/PER/10/2009 tentang Pemberlakuan SNI Baterai Primer - 17/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan SNI 3 Produk Industri Elektronika (Pompa Air, Setrika, TV CRT) - 57/M-IND/PER/5/2012 tentang Pemberlakuan SNI Kabel - 43/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan SNI Baja Profil - 49/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan SNI Air Minum dalam Kemasan (AMDK) - 37/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan SNI Baju Tulangan Beton - 67/M-IND/PER/8/2014 tentang Pemberlakuan SNI Semen - 44/M-IND/PER/4/2011 tentang Pemberlakuan SNI Kaca Lembaran - 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik Tunggal - 72/M-IND/PER/7/2014 tentang Pemberlakuan SNI Korek Api Gas - 34/M-IND/PER/4/2007 tentang Pemberlakuan SNI Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor - 36/M-IND/PER/5/2014 tentang Pemberlakuan SNI Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan Canai Panas (BjP) - 41/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan SNI Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj D) - 83/M-IND/PER/8/2012 tentang Pemberlakuan SNI Kloset Duduk - 83/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan SNI Gula Kristal Rafinasi - 40/M-IND/PER/4/2009 tentang Pemberlakuan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua - 39/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan SNI Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium-Seng (Bj L AS) - 81/M-IND/PER/7/2010 tentang Pemberlakuan SNI Plastik-Tangki Air Silinder Vertikal-Polietilena (PE) - 82/M-IND/PER/8/2012 tentang Pemberlakuan SNI Keramik Tableware - 07/M-IND/PER/1/2012 - 34/M-IND/PER/7/2013 tentang Pemberlakuan SNI Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci - 114/M-IND/PER/10/2010 tentang Pemberlakuan SNI Sepeda Roda Dua - 113/M-IND/PER/12/2012 tentang Pemberlakuan SNI Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O, dan L - 44/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan SNI Penyambung Pipa Berulir dari Besi Cor Meleabel Hitam - 09/M-IND/PER/1/2012 - 20/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan SNI Produk Melanin-Perlengkapan Makan dan Minum - 164/M-IND/PER/12/2009 tentang Pemberlakuan SNI Sepatu Pengaman - 35/M-IND/PER/5/2014 tentang Pemberlakuan SNI Baja Batangan untuk Keperluan Umum (Bj KU) - 19/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan SNI Selang Karet untuk Kompor Gas LPG - 67/M-IND/PER/6/2012 tentang Pemberlakuan SNI Karet Perapat (Rubber Seal) pada Katup Tabung LPG - 64/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan SNI Sodium Tripolifosfat (STPP) - 47/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan SNI Tabung Baja LPG - 48/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan SNI Kompos Gas Berbahan Bakar LPG Satu Tungku dengan Sistem Pemantik - 65/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan SNI Kasium Karbida (CaC2) - 67/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan SNI Alumunium Sulfat - 63/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan SNI Asam Sulfat Teknis - 87/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan SNI Kopi Instan Pemutus sirkit untuk proteksi arus lebih pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya Kaca untuk bangunan: cermin kaca lembaran berlapis perak - Sistem Pertanian Organik - Tepung terigu sebagai bahan makanan - Pupuk NPK Padat - Tegangan standar - Kawat baja kuens (quench) temper untuk konstruksi beton pratekan - Tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi - Kakao Bubuk - Ubin keramik - Mainan Elektrik - Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG - Baju dan celana untuk bayi - Ban sepeda motor - Minyak Goreng Sawit - Seng Oksida - Baterai Primer (non-chargable) - Setrika, Pompa Air, TV-CRT - Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V - Baja Profil - Air Minum dalam Kemasan - Baja tulangan beton hasil canai panas ulang - Semen - Kaca lembaran - Pupuk Anorganik Tunggal (pupuk tripelsuperforfat, pupuk amonium sulfat, dll) - Korek Api Gas - Kaca pengaman diperkeras untuk kendaraan bermotor - Baja lembaran, pelat dan gulungan canai panas (Bj P) - Baja lembaran lapis seng (Bj LS) - Baja lembaran dan gulungan canai dingin (Bj D) - Kloset duduk - Gula Kristal Rafinasi - Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua - Baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminium-seng (Bj.L-AS) - Plastik - Tangki air silinder vertikal - Polietilena (PE) - Keramik berglasir - Tableware - Alat makan dan minum - Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci - Sepeda - Pelek kendaraan bermotor kategori M, N dan O - Penyambung pipa berulir besi cor maleable hitam - Produk melamin - Perlengkapan makan dan minum - Sepatu pengaman dari kulit dengan sistem Goodyear welt - Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU) - Selang karet untuk kompor gas LPG, Amandemen 1 - Karet perapat (rubber seal) pada katup tabung LPG - Sodium tripolifosfat (STPP) mutu teknis - Tabung baja LPG - Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem pemantik - Kalsium karbida (CaC2) - Aluminium sulfat - Asam sulfat teknis - Kopi instan
23 Kosmetik Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia Alas bedak, lipstik, dll
24 Limbah B3 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, - Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik
25 Limbah Non-B3 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 39/M-DAG/PER/9/2009 ttg Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Sisa, reja, dan skrap dari plastik; sisa, reja, dan skrap dari karet
26 Limbah Plastik
27 Mesin Multifungsi Berwarna Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna Printer Berwarna
28 Mesin yang menggunakan BPO - Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/97 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya j.o. Nomor 411/MPP/Kep/9/1998 j.o. Nomor 789/MPP/Kep/12/2002 - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/9/2014 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin Mesin pengatur suhu ruangan, lemari pendingin, peti kemas dengan perlengkapan pendingin
29 MMEA Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol j.o. Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 Bir hitam atau porter
30 Narkotika - 10/MENKES/PER/I/2013 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Daun koka
31 Nitro Cellulose Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 0662/MPP/Kep/10/2003 Jo. 418/MPP/Kep/6/2003 Nitro Cellulose, Amonium Nitrat
32 NPIK Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) j.o. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M.DAG/PER/3/2008 Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; Mesin pengatur suhu udara
33 Obat hewan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 695/KPTS/TN260/8/1996 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan Vitamin A untuk hewan
34 Obat Tradisional Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia Hasil sulingan dan larutan mengandung air dari minyak atsiri yang cocok digunakan untuk pengobatan
35 Obat Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal)
36 Pangan Olahan Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia Mentega, soya oil refined
37 PCMX Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 417/MPP/Kep/6/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya 2908190000 Turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasi dari fenol atau fenol-alkohol.
38 Pelumas Keputusan Bersama Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1905 K/34/MEM/2001, Nomor 426/KMK.01/2001 , dan Nomor 233/MPP/Kep/7/2001 tentang Ketentuan Impor Pelumas Minyak pelumas feedstock
39 Perkakas tangan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya Bajak, Kapak, Sabit, Gunting Pagar
40 Pestisida Kep.Men. Pertanian No. 4341/Kpts/TP270/7/2001 Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-sprouting dan pengatur pertumbuhan tanaman
41 PKRT Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Tisu Toilet, Alat bedah, Stetoskop, dll
42 Plastik Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik Etilena (bahan baku plastik)
43 Prekursor - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi - Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor Efedrin dan garamnya, Asetat Anhidrida, dll
44 Preparat bau-bauan mengandung alkohol Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya Campuran dari berbagai zat bau-bauan dan campuran (termasuk larutan mengandung alkohol) dengan bahan dasar satu atau lebih dari berbagai zat ini
45 Psikotropika Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Amfetamina, Benzfetamina
46 Sakarin Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya Sakarin dan garamnya
47 Senjata api 1. PERPU 20/1960 jo. 2. Kep. KAPOLRI No. Skep/82/II/2004 Jo. 3. R/13/I/2005 Revolver dan Pistol, kembang api
48 Suplemen Makanan Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia Olahan gingseng
49 TPT - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010. - 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014 Kain (masih berupa kain) blm menjadi barang jadi
50 Tumbuhan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan Semua jenis tumbuhan
51 Uang Tunai - Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia - Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01 /BC/2005 tentang Tatalaksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai Uang tunai
52 Udang Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2010 dan Nomor PB. 02/MEN/2010 tentang Larangan Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia Udang kecil dan udang biasa (dari spesies Penaeus vanamae) segar, dingin, maupun beku
53 Obat Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan ?
54 Elektronik - Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) j.o. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M.DAG/PER/3/2008 - 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014 Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; Mesin pengatur suhu udara
55 Jagung Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) j.o. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M.DAG/PER/3/2008 Jagung
56 Kedelai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) j.o. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M.DAG/PER/3/2008 Kedelai
57 Mainan Anak-anak - Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) j.o. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M.DAG/PER/3/2008 - 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014 Kedelai
58 Sepatu dan alas kaki - Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) j.o. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M.DAG/PER/3/2008 - 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014 Sepatu, sandal
59 BB Obat
60 Besi Baja Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja j.o. Nomor 08/M-DAG/PER/2/2012 Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, 7208.25.90.00 dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih selain untuk dicanai ulang
61 Produk Babi
62 Kaca Lembaran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009 tenang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran j.o. Nomor 71/M-DAG/PER/11/2012 Kaca tuang atau kaca cerai berbentuk lembaran
63 Barang Modal Bukan Baru Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru Generator, Bridge crane, mesin, dll
64 Komoditi wajib label berbahasa Indonesia Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang j.o. Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014 barang elektronika keperluan ruamah tangga, telekomunikasi dan informatika, barang bahan bangunan, suku cadang kendaraan bermotor, dll
65 BAN BERTEKANAN Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/12/2011 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Ban Ban bertekanan baru dari karet dari pos tarif 4011
66 HOLTIKULTURA Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Holtikultura j.o. Nomor 47/M-DAG/PER/8/2013 Bawang Bombay, Cabe, Sayuran, dll
67 Vaksin
68 Bahan Obat Peraturan Kepala BPOM Nomor 28 Tahu 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan ke Dalam Wilayah Indonesia sebagaimana diubah oleh Peraturan Kepala BPOM Nomor 8 Tahun 2014 Iodin
69 Bahan Obat Tradisional Peraturan Kepala BPOM Nomor 28 Tahu 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan ke Dalam Wilayah Indonesia sebagaimana diubah oleh Peraturan Kepala BPOM Nomor 8 Tahun 2014 Royal Jelly, Madu, Alfalfa Powder
70 Bahan Suplemen Kesehatan Peraturan Kepala BPOM Nomor 28 Tahu 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan ke Dalam Wilayah Indonesia sebagaimana diubah oleh Peraturan Kepala BPOM Nomor 8 Tahun 2014 Cod Liver Oil, Glucosamine Hcl, Calcium Phosphate Dibasic
71 Bahan Pangan Peraturan Kepala BPOM Nomor 28 Tahu 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan ke Dalam Wilayah Indonesia sebagaimana diubah oleh Peraturan Kepala BPOM Nomor 8 Tahun 2014 Susu dan kepala susu, Whey, Mentega
72 Bahan Tambahan Pangan Peraturan Kepala BPOM Nomor 28 Tahu 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan ke Dalam Wilayah Indonesia sebagaimana diubah oleh Peraturan Kepala BPOM Nomor 8 Tahun 2014 Ragi aktif, calcium hydroxide, xylitol
73 Produk Tertentu 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014 Mainan anak-anak, alas kaki, makanan dan minuman, kosmetik, obat tradisional dan suplemen makanan, elektronika, pakaian jadi
74 Hewan dan Produk Hewan Peraturan Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan Short loin, Terderloin slide Strap Off, dll
75 Telepon Seluer, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet j.o. Nomor 38/M-DAG/PER/8/2013 Handphone, PDA, palmtop, smartphone, dll
No. Komoditi Izin Berlaku Contoh
1 Alat dan Perangkat Telekomunikasi - Sertifikat A (untuk pabrikan dan distributor) [Pasal 13 ayat 4 29/PER/M.KOMINFO/09/2008], atau - Sertifikat B (untuk importir, perakit, atau institusi) [Pasal 13 ayat 4 29/PER/M.KOMINFO/09/2008], atau - Surat Rekomendasi dari Lembaga Sertifikasi yang ditujukan kepada instansi yang berwenang untuk mengeluarkan alat dan perangkat telekomunikasi yang diimpor (Pasal 9 ayat 2 29/PER/M.KOMINFO/09/2008) 3 (tiga) tahun Telepon Seluler, Terminal BTS, dl
2 Alat Kesehatan Nomor Pendaftaran Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 5 (lima) tahun Tisu Toilet, Alat bedah, Stetoskop, dll
3 Bahan Berbahaya (B2) - Pengakuan sebagai Importir Produsen Bahan Berbahaya (IP-B2), khusus impor B2 untuk kebutuhan proses produksi; - Surat Persetujuan Impor Bahan Berbahaya (SPI-B2), khusus untuk Importir Terdaftar Bahan Berbahaya (IT-B2) PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) - Laporan Surveyor (LS). 1 (satu) tahun Air raksa, Phosphorothioic Acid, Ethanol
4 Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Surat Keterangan Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 1 (satu) tahun Asam Klorida, Amoniak, Etil Alkohol, dll
5 Bahan Peledak - Importir Produsen - Nitro Cellulose dari Ditjen Daglu Kemendag, atau - Importir Terdaftar - Nitro Cellulose dari Ditjen Daglu Kemendag, atau - Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri dari Ditjen Daglu Kemendag 1 (satu) tahun Nitro Cellulose, Amonium Nitrat
6 Bahan Radioaktif - Persetujuan Impor bahan nuklir dari BAPETEN, atau - Persetujuan Impor Sumber radiasi pengion dari BAPETEN Bervariasi tergantung tujuan penggunaan, lihat Lampiran I PP 28 Th 2008 Akselerator partikel, Uranium alam, dll
7 Bahan Baku Kosmetik
8 Minyak dan Gas Bumi [BBM] Surat Persetujuan Impor (PI) Minyak dan Gas Bumi Bervariasi, umumnya diberikan quota impor/ekspor Minyak mentah (crude oil), Natural Gas (Gas Pipa), LNG, LPG, BBM
9 Beras *) 1. Persetujuan Impor-Beras (khusus untuk IT-Beras dan hibah beras), 2. IP-Beras 3. KT.2 atau KT.9, dan 4. NPIK - 6 bulan dalam tahun berjalan (IP-Beras) - 3 bulan dalam tahun berjalan (Persetujuan Impor khusus untuk IT-Beras) - 1 tahun (khusus Persetujuan Impor Beras khusus untuk hibah) Beras Thai Hom Mali, Beras Ketan, dll
10 Bahan Baku Obat Tradisional Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Komoitas Non Obat dan Makanan (SKK-NOM) Untuk 1 (satu) kali pemasukan/transaksional Madu alam, royal jelly, dll
11 BPO - IP-BPO atau - IT-BPO dan Persetujuan Impor BPO ? HCFC ? 22, Metil Bromida
12 Cengkeh *) 1. Persetujuan Impor Cengkeh dan 2. KT.2 atau KT.9 Berlaku pershipment (transaksional) Cengkeh, sudah dihancurkan atau belum, termasuk bunga cengkeh
13 Etilena - IP-Bahan Baku Plastik atau - Persetujuan Impor Bahan Baku Plastik - IP-Bahan Baku Plastik berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan - Persetujuan Impor Bahan Baku Plastik berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan. Etilena (bahan baku plastik)
14 Garam Laporan Surveyor Berlaku pershipment (transaksional) Garam dapur
15 Gombal *) Dilarang untuk diimpor - Ballpress, pakaian bekas
16 Gula *) - Importir Produsen Gula atau SPI/Surat Persetujuan Impor Gula, dan - Laporan Surveyor - Nomor Pengenal Importir Khusus ? Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.
17 Hewan KH.4, KH.5, KH.7,KH.8a, KH.8b, KH.8c, KH.9, KH.10,KH.11 atau KH.12 Berlaku pershipment (transaksional) Kuda Hidup, Burung Hidup, termasuk Produknya, dll
18 Ikan KID 12, KID 6, atau KID 7 Berlaku pershipment (transaksional) Ikan Hidup dan Produknya
19 Intan Kasar - Importir Terdaftar-Intan Kasar - Surat Persetujuan Impor (SPI) Intan Kasar - Laporan Surveyor 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali (IT-Intan Kasar) Intan Kasar
20 Keramik Laporan Surveyor Berlaku pershipment (transaksional) Batu bata bangunan, blok lantai, ubin penopang atau pengisi dan sejenisnya dari keramik.
21 Komoditi CITES *) - Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN)/CITES Import Permit - Dokumen Karantina Paling lama 1 (satu) tahun Hewan dan Tumbuhan di Appendix I, II, III
22 Komoditi wajib SNI Surat Pendaftaran Barang atau Surat Pertimbangan Teknis ? Belum jelas, karena tidak tersebut dalam regulasi Pemutus sirkit untuk proteksi arus lebih pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya Kaca untuk bangunan: cermin kaca lembaran berlapis perak - Sistem Pertanian Organik - Tepung terigu sebagai bahan makanan - Pupuk NPK Padat - Tegangan standar - Kawat baja kuens (quench) temper untuk konstruksi beton pratekan - Tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi - Kakao Bubuk - Ubin keramik - Mainan Elektrik - Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG - Baju dan celana untuk bayi - Ban sepeda motor - Minyak Goreng Sawit - Seng Oksida - Baterai Primer (non-chargable) - Setrika, Pompa Air, TV-CRT - Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V - Baja Profil - Air Minum dalam Kemasan - Baja tulangan beton hasil canai panas ulang - Semen - Kaca lembaran - Pupuk Anorganik Tunggal (pupuk tripelsuperforfat, pupuk amonium sulfat, dll) - Korek Api Gas - Kaca pengaman diperkeras untuk kendaraan bermotor - Baja lembaran, pelat dan gulungan canai panas (Bj P) - Baja lembaran lapis seng (Bj LS) - Baja lembaran dan gulungan canai dingin (Bj D) - Kloset duduk - Gula Kristal Rafinasi - Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua - Baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminium-seng (Bj.L-AS) - Plastik - Tangki air silinder vertikal - Polietilena (PE) - Keramik berglasir - Tableware - Alat makan dan minum - Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci - Sepeda - Pelek kendaraan bermotor kategori M, N dan O - Penyambung pipa berulir besi cor maleable hitam - Produk melamin - Perlengkapan makan dan minum - Sepatu pengaman dari kulit dengan sistem Goodyear welt - Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU) - Selang karet untuk kompor gas LPG, Amandemen 1 - Karet perapat (rubber seal) pada katup tabung LPG - Sodium tripolifosfat (STPP) mutu teknis - Tabung baja LPG - Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem pemantik - Kalsium karbida (CaC2) - Aluminium sulfat - Asam sulfat teknis - Kopi instan
23 Kosmetik Surat Keterangan Impor (SKI) atau Izin SAS atau Surat Keterangan Komoditas Non Obat dan Makanan (SKK NOM) Berlaku pershipment (transaksional) Alas bedak, lipstik, dll
24 Limbah B3 Dilarang untuk diimpor - Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik
25 Limbah Non-B3 - Pengakuan sebagai Importir Produsen Limbah Non B3 (IP-Limbah Non B3); - Laporan Surveyor 1 (satu) tahun Sisa, reja, dan skrap dari plastik; sisa, reja, dan skrap dari karet
26 Limbah Plastik
27 Mesin Multifungsi Berwarna - IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna - PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna - Laporan Surveyor - 2 tahun (PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna) - 6 bulan (PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna) Printer Berwarna
28 Mesin yang menggunakan BPO Dilarang untuk diimpor - Mesin pengatur suhu ruangan, lemari pendingin, peti kemas dengan perlengkapan pendingin
29 MMEA - IT-Minuman Beralkohol - Surat Persetujuan Impor-Minuman Beralkohol 3 tahun (IT-MB) Bir hitam atau porter
30 Narkotika Surat Persetujuan Impor Narkotika Berlaku pershipment (transaksional) Daun koka
31 Nitro Cellulose - Importir Produsen - Nitro Cellulose dari Ditjen Daglu Kemendag, atau - Importir Terdaftar - Nitro Cellulose dari Ditjen Daglu Kemendag, atau - Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri dari Ditjen Daglu Kemendag 1 (satu) tahun Nitro Cellulose, Amonium Nitrat
32 NPIK Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) 5 (lima) tahun Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; Mesin pengatur suhu udara
33 Obat hewan Nomor pendaftaran obat hewan/izin usaha dari Kementerian Pertanian - 5 tahun dan dapat diperbaharui (nomor pendaftaran tetap) - 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali (nomor pendaftaran sementara) Vitamin A untuk hewan
34 Obat Tradisional Surat Keterangan Impor (SKI) atau Izin SAS atau Surat Keterangan Komoditas Non Obat dan Makanan (SKK NOM) Berlaku pershipment (transaksional) Hasil sulingan dan larutan mengandung air dari minyak atsiri yang cocok digunakan untuk pengobatan
35 Obat Surat Keterangan Impor (SKI) atau Izin SAS atau Surat Keterangan Komoditas Non Obat dan Makanan (SKK NOM) Berlaku pershipment (transaksional) Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal)
36 Pangan Olahan Surat Keterangan Impor (SKI) atau Izin SAS atau Surat Keterangan Komoditas Non Obat dan Makanan (SKK NOM) Berlaku pershipment (transaksional) Mentega, soya oil refined
37 PCMX IP-PCMX 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui 2908190000 Turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasi dari fenol atau fenol-alkohol.
38 Pelumas - IP-Pelumas atau - Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) ? Tidak disebut dalam regulasi Minyak pelumas feedstock
39 Perkakas tangan - IT-Perkakas Tangan, dan - Surat Persetujuan Impor (SPI) Perkakas Tangan ? Tidak disebut dalam regulasi Bajak, Kapak, Sabit, Gunting Pagar
40 Pestisida Wajib Izin dan/atau Pendaftaran Pestisida dari Menteri Pertanian ? Tidak disebut dalam regulasi Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-sprouting dan pengatur pertumbuhan tanaman
41 PKRT Nomor Pendaftaran Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 5 (lima) tahun Tisu Toilet, Alat bedah, Stetoskop, dll
42 Plastik - IP-Bahan Baku Plastik atau - Persetujuan Impor Bahan Baku Plastik - IP-Bahan Baku Plastik berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan - Persetujuan Impor Bahan Baku Plastik berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan. Etilena (bahan baku plastik)
43 Prekursor PI-Prekursor/IT-Prekursor/SPI-Prekursor - 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali (IP-Prekursor) - 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali (IT-Prekursor) - SPI berlaku selama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali Efedrin dan garamnya, Asetat Anhidrida, dll
44 Preparat bau-bauan mengandung alkohol - IT-Preparat Bau-Bauan, dan - Surat Persetujuan Impor (SPI) Preparat Bau-Bauan ? Tidak disebut dalam regulasi Campuran dari berbagai zat bau-bauan dan campuran (termasuk larutan mengandung alkohol) dengan bahan dasar satu atau lebih dari berbagai zat ini
45 Psikotropika Surat Persetujuan Impor (SPI) Psikotropika Berlaku 3 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali Amfetamina, Benzfetamina
46 Sakarin - IT-Sakarin dan Garamnya, dan - Surat Persetujuan Impor (SPI) Sakarin ? Tidak disebut dalam regulasi Sakarin dan garamnya
47 Senjata api Izin impor senjata api dari Kapolri ? Revolver dan Pistol, kembang api
48 Suplemen Makanan Surat Keterangan Impor (SKI) atau Izin SAS atau Surat Keterangan Komoditas Non Obat dan Makanan (SKK NOM) Berlaku pershipment (transaksional) Olahan gingseng
49 TPT - IP-Tekstil - Laporan Surveyor - 1 tahun dan dapat diperpanjang (IP-Tekstil) - pershipment/transaksional (Laporan Surveyor) Kain (masih berupa kain) blm menjadi barang jadi
50 Tumbuhan KT.2 atau KT.9 Pershipment/transaksional Semua jenis tumbuhan
51 Uang Tunai Hanya diwajibkan lapor dalam BC 2.2, BC 2.0, atau BC 2.1 Serta wajib periksa keaslian uang apabila membawa rupiah senilai 100 juta atau lebih Pershipment/transaksional Uang tunai
52 Udang Dilarang untuk diimpor - Udang kecil dan udang biasa (dari spesies Penaeus vanamae) segar, dingin, maupun beku
53 Obat Ikan Surat Persetujuan Pengeluaran Bahan Baku Obat Ikan/Sampel Obat Ikan/Obat Ikan dari Tempat Pemasukan untuk 1 (satu) kali pemasukan/transaksional ?
54 Elektronik - Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Elektronik serta beberapa elektronik harus dilengkapi pula dengan: - IT-Produk Tertentu - Laporan Surveyor - 5 (lima) tahun (NPIK) - berlaku s.d. Berakhirnya peraturan menteri ini - berlaku transaksional/pershipment Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; Mesin pengatur suhu udara
55 Jagung Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Jagung 5 (lima) tahun Jagung
56 Kedelai Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Kedelai 5 (lima) tahun Kedelai
57 Mainan Anak-anak Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Mainan Anak-Anak - IT-Produk Tertentu - Laporan Surveyor - 5 (lima) tahun (NPIK) - berlaku s.d. Berakhirnya peraturan menteri ini - berlaku transaksional/pershipment Kedelai
58 Sepatu dan alas kaki Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Sepatu - IT-Produk Tertentu - Laporan Surveyor - 5 (lima) tahun (NPIK) - berlaku s.d. Berakhirnya peraturan menteri ini (IT-Produk Tertentu) - berlaku transaksional/pershipment (LS) Sepatu, sandal
59 BB Obat
60 Besi Baja - IP-Besi Baja atau IT-Besi Baja - Laporan Surveyor - Berlaku s.d. Berakhirnya Peraturan Menteri ini (IP/IT-Besi Baja) - Berlaku pershipment/transaksional (LS) Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, 7208.25.90.00 dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih selain untuk dicanai ulang
61 Produk Babi
62 Kaca Lembaran Laporan Surveyor Berlaku pershipment (transaksional) Kaca tuang atau kaca cerai berbentuk lembaran
63 Barang Modal Bukan Baru - Persetujuan Impor (PI) - Barang Modal Bukan Baru - Laporan Surveyor/Certificate Of Inspection - 12 bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali (PI) - Berlaku pershipment/transaksional (LS) Generator, Bridge crane, mesin, dll
64 Komoditi wajib label berbahasa Indonesia Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI) 2 tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. barang elektronika keperluan ruamah tangga, telekomunikasi dan informatika, barang bahan bangunan, suku cadang kendaraan bermotor, dll
65 BAN BERTEKANAN Laporan Surveyor Berlaku pershipment (transaksional) Ban bertekanan baru dari karet dari pos tarif 4011
66 HOLTIKULTURA IP-Produk Holtikultura atau IT-Produk Holtikultura atau Surat Persetujuan Impor (SPI)-Produk Holtikultura - Berlaku sesuai dengan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) dari Menteri Pertanian (IP-Produk Holtikultura) - 2 tahun sejak tanggal diterbitkan (IT-Produk Holtikultura) - Berlaku sesuai dengan masa berlaku RIPH, sejak tanggal terbit (Persetujuan Impor) Bawang Bombay, Cabe, Sayuran, dll
67 Vaksin
68 Bahan Obat Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Komoitas Non Obat dan Makanan (SKK-NOM) Untuk 1 (satu) kali pemasukan/transaksional Iodin
69 Bahan Obat Tradisional Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Komoitas Non Obat dan Makanan (SKK-NOM) Untuk 1 (satu) kali pemasukan/transaksional Royal Jelly, Madu, Alfalfa Powder
70 Bahan Suplemen Kesehatan Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Komoitas Non Obat dan Makanan (SKK-NOM) Untuk 1 (satu) kali pemasukan/transaksional Cod Liver Oil, Glucosamine Hcl, Calcium Phosphate Dibasic
71 Bahan Pangan Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Komoitas Non Obat dan Makanan (SKK-NOM) Untuk 1 (satu) kali pemasukan/transaksional Susu dan kepala susu, Whey, Mentega
72 Bahan Tambahan Pangan Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Komoitas Non Obat dan Makanan (SKK-NOM) Untuk 1 (satu) kali pemasukan/transaksional Ragi aktif, calcium hydroxide, xylitol
73 Produk Tertentu - IT-Produk Tertentu dan - Laporan Surveyor - berlaku s.d. Berakhirnya peraturan menteri ini (IT-Produk Tertentu) - berlaku transaksional/pershipment (LS) Mainan anak-anak, alas kaki, makanan dan minuman, kosmetik, obat tradisional dan suplemen makanan, elektronika, pakaian jadi
74 Hewan dan Produk Hewan Persetujuan Impor (PI)-Hewan dan Produk Hewan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan Short loin, Terderloin slide Strap Off, dll
75 Telepon Seluer, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet - IT-Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet - PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet dan - Laporan Surveyor - 2 tahun (IT-Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet) - masa berlaku disesuaikan dengan masa berlaku TPP Impor (PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet) - Berlaku pershipment/transaksional (LS) Handphone, PDA, palmtop, smartphone, dll
No. Komoditi Contoh Pengecualian
1 Alat dan Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler, Terminal BTS, dl - Kelompok alat dan perangkat pendukung telekomunikasi; - CPE/alat pelanggan atau alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan pribadi yang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio, tidak digunakan untuk keperluan perusahaan, dan tidak diperjualbelikan berupa barang bawaan penumpang, ASP, barang pindahan, serta barang yang dikirim melalui pos atau jasa titipan dengan jumlah paling banyak 2 (dua) unit; - Alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan penelitian (riset), uji coba (field trial) dan atau penanganan bencana alam (dalam hal perangkat menggunakan spektrum frekuensi radio harus memiliki Izin Stasiun Radio/ISR Sementara) - Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan setelah mendapatkan Rekomendasi dari Menteri Pertahanan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia; - Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk pengukuran sarana telekomunikasi.
2 Alat Kesehatan Tisu Toilet, Alat bedah, Stetoskop, dll Apabila barang yang diimpor tidak termasuk dalam barang yang wajib didaftarkan di Kementerian Kesehatan berdasarkan keterangan/penjelasan tertulis dari Kementerian Kesehatan
3 Bahan Berbahaya (B2) Air raksa, Phosphorothioic Acid, Ethanol Tidak ada pengecualian
4 Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Asam Klorida, Amoniak, Etil Alkohol, dll Tidak ada pengecualian
5 Bahan Peledak Nitro Cellulose, Amonium Nitrat Tidak ada pengecualian
6 Bahan Radioaktif Akselerator partikel, Uranium alam, dll Pengecualian untuk pemanfaatan peralatan yang mengandung zat radioaktif untuk barang konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditetapkan dengan ketentuan bahwa: a. tipe dan jenis peralatan yang dimaksud telah disetujui oleh Kepala BAPETEN; ... (Pasal 73 PP 28 Th 2009)
7 Bahan Baku Kosmetik
8 Minyak dan Gas Bumi [BBM] Minyak mentah (crude oil), Natural Gas (Gas Pipa), LNG, LPG, BBM Tidak ada pengecualian
9 Beras *) Beras Thai Hom Mali, Beras Ketan, dll - Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi - Barang pelitas batas dengan nilai pabean tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
10 Bahan Baku Obat Tradisional Madu alam, royal jelly, dll Tidak ada pengecualian
11 BPO HCFC ? 22, Metil Bromida Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
12 Cengkeh *) Cengkeh, sudah dihancurkan atau belum, termasuk bunga cengkeh Tidak ada pengecualian
13 Etilena Etilena (bahan baku plastik) Belum diatur pengecualian. Pengecualian dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persetujuan Menteri.
14 Garam Garam dapur Ketentuan ini tidak berlaku terhadap impor garam yang merupakan: - barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; - barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; dan/atau - barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas batas, khusus untuk garam konsumsi dengan jumlah maksimal 500 gram.
15 Gombal *) Ballpress, pakaian bekas Tidak ada pengecualian
16 Gula *) Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat. Kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak diberlakukan terhadap importasi Gula yang merupakan : (1) barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; (2) barang contoh; (3) barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas batas; (4) barang promosi; (5) barang kiriman melalui jasa kurir dengan menggunakan jesa pesawat udara.
17 Hewan Kuda Hidup, Burung Hidup, termasuk Produknya, dll Tidak ada pengecualian
18 Ikan Ikan Hidup dan Produknya Tidak ada pengecualian
19 Intan Kasar Intan Kasar Terhadap Intan Kasar dari luar negeri yang dimasukkan ke Indonesia dan akan dilanjutkan kembali pengirimannya (transit) atau bersifat alih-kapal (transhipment) untuk tujuan negara lain, tanpa dimasukkan terlebih dahulu ke daerah pabean Indonesia lainnya, tidak terkena ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
20 Keramik Batu bata bangunan, blok lantai, ubin penopang atau pengisi dan sejenisnya dari keramik. Pelaksanaan impor keramik dapatdilaksanakan tanpa dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap: a. Barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; b. Barang kiriman dan atau barang contoh melalui jasa kurir dengan menggunakan pesawat udara; atau c. Barang pindahan.
21 Komoditi CITES *) Hewan dan Tumbuhan di Appendix I, II, III Khusus peredaran luar negeri berupa ekspor, impor atau re-ekspor spesimen yang berbentuk bunga potong (cut flowers) dari hasil perbanyakan tumbuhan secara buatan yang induk-induknya diketahui berasal dari sumber yang legal, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
22 Komoditi wajib SNI Pemutus sirkit untuk proteksi arus lebih pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya Kaca untuk bangunan: cermin kaca lembaran berlapis perak - Sistem Pertanian Organik - Tepung terigu sebagai bahan makanan - Pupuk NPK Padat - Tegangan standar - Kawat baja kuens (quench) temper untuk konstruksi beton pratekan - Tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi - Kakao Bubuk - Ubin keramik - Mainan Elektrik - Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG - Baju dan celana untuk bayi - Ban sepeda motor - Minyak Goreng Sawit - Seng Oksida - Baterai Primer (non-chargable) - Setrika, Pompa Air, TV-CRT - Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V - Baja Profil - Air Minum dalam Kemasan - Baja tulangan beton hasil canai panas ulang - Semen - Kaca lembaran - Pupuk Anorganik Tunggal (pupuk tripelsuperforfat, pupuk amonium sulfat, dll) - Korek Api Gas - Kaca pengaman diperkeras untuk kendaraan bermotor - Baja lembaran, pelat dan gulungan canai panas (Bj P) - Baja lembaran lapis seng (Bj LS) - Baja lembaran dan gulungan canai dingin (Bj D) - Kloset duduk - Gula Kristal Rafinasi - Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua - Baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminium-seng (Bj.L-AS) - Plastik - Tangki air silinder vertikal - Polietilena (PE) - Keramik berglasir - Tableware - Alat makan dan minum - Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci - Sepeda - Pelek kendaraan bermotor kategori M, N dan O - Penyambung pipa berulir besi cor maleable hitam - Produk melamin - Perlengkapan makan dan minum - Sepatu pengaman dari kulit dengan sistem Goodyear welt - Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU) - Selang karet untuk kompor gas LPG, Amandemen 1 - Karet perapat (rubber seal) pada katup tabung LPG - Sodium tripolifosfat (STPP) mutu teknis - Tabung baja LPG - Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem pemantik - Kalsium karbida (CaC2) - Aluminium sulfat - Asam sulfat teknis - Kopi instan - Contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI - Contoh uji untuk penelitian dan pengembangan - Barang contoh dalam pameran - Barang ekspor yang diimpor kembali Setelah memiliki Surat Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri. Macam pengecualian lihat aturan mengenai pemberlakuan SNI secara langsung
23 Kosmetik Alas bedak, lipstik, dll Tidak ada pengecualian Pengecualian LS dan ketentuan impor produk tertentu: a. Produk Tertentu yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan j.o. UU No 17 Tahun 2006, b. Produk Tertentu berupa pakaian jadi berupa barang kiriman paling banyak 10 pieces per pengiriman dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1000 per orang, dengan menggunakan pesawat udara c. Produk Tertentu elektronika berupa barang kiriman paling banyak 2 unit perpengiriman dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1500 per orang, dengan menggunakan pesawat udara. d. Produk Tertentu selain huruf b dan c berupa barang kiriman atau barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1500 per orang, dengan menggunakan pesawat udara. e. Produk Tertentu untuk keperluan kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi, panas bumi dan mineral serta sektor energi lainnya, f. Produk Tertentu yang diimpor oleh importir produsen yang digunakan sebagai barang modal dan/atau bahan baku yang terkait dengan industrinya, dan g. Produk Tertentu yang bersifat impor sementara.
24 Limbah B3 Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik Tidak ada pengecualian
25 Limbah Non-B3 Sisa, reja, dan skrap dari plastik; sisa, reja, dan skrap dari karet Tidak ada pengecualian
26 Limbah Plastik
27 Mesin Multifungsi Berwarna Printer Berwarna Tidak ada pengecualian
28 Mesin yang menggunakan BPO Mesin pengatur suhu ruangan, lemari pendingin, peti kemas dengan perlengkapan pendingin Ketentuan Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi impor Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku (01 Januari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Maret 2015 yang dibuktikan dengan BC 1.1
29 MMEA Bir hitam atau porter Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) perorang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter)
30 Narkotika Daun koka Tidak ada pengecualian
31 Nitro Cellulose Nitro Cellulose, Amonium Nitrat Tidak ada pengecualian
32 NPIK Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; Mesin pengatur suhu udara Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan tanpa memiliki NPIK, untuk: a. Keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya; b. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; c. Keperluan Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea?Masuk Dan Bea?Keluar?Umum Untuk Keperluan Golongan?Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertentu; d. Barang pindahan; e. Barang contoh ; f. Barang promosi; g. Impor sementara; h. Keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam; i. Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengakut atau pelintas batas; j. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang dimasukan kembali ke Indonesia; k. Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dalam kuantitas yang sama dengan kuantitas pada saat diekspor; l. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia; m. Barang untuk keperluan badan International beserta pejabat yang bertugas di Indonesia; dan/atau n. barang kiriman yang tidak untuk diperdagangkan. Khusus barang kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, hanya dapat diimpor setelah memperoleh persetujuan dari Direktur.
33 Obat hewan Vitamin A untuk hewan Ketentuan pendaftaran dalam Keputusan ini tidak berlaku untuk : a. Obat hewan yang diproduksi oleh Instansi/Lembaga Pemerintah khusus untuk keperluan penelitian; b. Obat hewan dalam jumlah kecil untuk keperluan ilmu pengetahuan; c. Obat hewan produk luar negeri yang diimpor sebagai sumbangan kepada Pemerintah Republik Indonesia dari badan-badan internasional di luar negeri; d. Bahan baku obat hewan yang menggunakan nama generik.
34 Obat Tradisional Hasil sulingan dan larutan mengandung air dari minyak atsiri yang cocok digunakan untuk pengobatan Tidak ada pengecualian
35 Obat Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) Tidak ada pengecualian
36 Pangan Olahan Mentega, soya oil refined Tidak ada pengecualian
37 PCMX 2908190000 Turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasi dari fenol atau fenol-alkohol. Tidak ada pengecualian
38 Pelumas Minyak pelumas feedstock Tidak ada pengecualian
39 Perkakas tangan Bajak, Kapak, Sabit, Gunting Pagar Tidak ada pengecualian
40 Pestisida Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-sprouting dan pengatur pertumbuhan tanaman Tidak ada pengecualian
41 PKRT Tisu Toilet, Alat bedah, Stetoskop, dll Apabila barang yang diimpor tidak termasuk dalam barang yang wajib didaftarkan di Kementerian Kesehatan berdasarkan keterangan/penjelasan tertulis dari Kementerian Kesehatan
42 Plastik Etilena (bahan baku plastik) Belum diatur pengecualian. Pengecualian dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persetujuan Menteri.
43 Prekursor Efedrin dan garamnya, Asetat Anhidrida, dll Tidak ada pengecualian
44 Preparat bau-bauan mengandung alkohol Campuran dari berbagai zat bau-bauan dan campuran (termasuk larutan mengandung alkohol) dengan bahan dasar satu atau lebih dari berbagai zat ini Tidak ada pengecualian
45 Psikotropika Amfetamina, Benzfetamina Tidak ada pengecualian
46 Sakarin Sakarin dan garamnya Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) perorang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter)
47 Senjata api Revolver dan Pistol, kembang api Tidak ada pengecualian
48 Suplemen Makanan Olahan gingseng Tidak ada pengecualian
49 TPT Kain (masih berupa kain) blm menjadi barang jadi Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor TPT yang dimasukkan ke dalam: a. Kawasan Berikat atau Gudang Berikat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan; atau b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; (2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor TPT yang merupakan: a. barang keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya; b. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; c. barang bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea Masuk Dan Bea Keluar Golongan Pejabat Dan Ahli Bangsa Asing Tertentu; d. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia; e. barang untuk keperluan badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia; f. barang pindahan; g. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; h. barang promosi; i. keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam; j. barang milik pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas batas; k. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang dimasukan kembali ke Indonesia; l. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dalam kuantitas yang sama dengan kuantitas pada saat diekspor; m. barang kiriman yang bernilai paling tinggi sebesar FOB US$ 1,500.00 melalui dan/atau tanpa jasa kurir dengan menggunakan pesawat udara; atau n. barang yang diimpor oleh importir yang mendapat fasilitas impor melalui jalur prioritas.
50 Tumbuhan Semua jenis tumbuhan Tidak ada pengecualian
51 Uang Tunai Uang tunai Bila uang tunai yang dibawa tidak berjumlah melebihi 100 juta rupiah.
52 Udang Udang kecil dan udang biasa (dari spesies Penaeus vanamae) segar, dingin, maupun beku Udang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik dalam bentuk udang utuh (head on) maupun udang tidak utuh (head less) yang masuk ke wilayah Republik Indonesia hanya dapat dilakukan melalui: a. Pelabuhan Laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau b. Pelabuhan Udara: Polonia di Medan, Soekarno Hatta di Jakarta, Juanda di Surabaya, Sultan Hasanuddin di Makassar.
53 Obat Ikan ? Tidak ada pengecualian
54 Elektronik Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; Mesin pengatur suhu udara Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan tanpa memiliki NPIK, untuk: a. Keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya; b. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; c. Keperluan Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea?Masuk dan Bea Keluar Umum Untuk Keperluan Golongan?Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertentu; d. Barang pindahan; e. Barang contoh ; f. Barang promosi; g. Impor sementara; h. Keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam; i. Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengakut atau pelintas batas; j. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang dimasukan kembali ke Indonesia; k. Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dalam kuantitas yang sama dengan kuantitas pada saat diekspor; l. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia; m. Barang untuk keperluan badan International beserta pejabat yang bertugas di Indonesia; dan/atau n. barang kiriman yang tidak untuk diperdagangkan. Khusus barang kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, hanya dapat diimpor setelah memperoleh persetujuan dari Direktur. serta pengecualian impor produk tertentu sebagai berikut: a. Produk Tertentu yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan j.o. UU No 17 Tahun 2006, b. Produk Tertentu berupa pakaian jadi berupa barang kiriman paling banyak 10 pieces per pengiriman dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1000 per orang, dengan menggunakan pesawat udara c. Produk Tertentu elektronika berupa barang kiriman paling banyak 2 unit perpengiriman dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1500 per orang, dengan menggunakan pesawat udara. d. Produk Tertentu selain huruf b dan c berupa barang kiriman atau barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1500 per orang, dengan menggunakan pesawat udara. e. Produk Tertentu untuk keperluan kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi, panas bumi dan mineral serta sektor energi lainnya, f. Produk Tertentu yang diimpor oleh importir produsen yang digunakan sebagai barang modal dan/atau bahan baku yang terkait dengan industrinya, dan g. Produk Tertentu yang bersifat impor sementara. Ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat tidak berlaku untuk Produk Tertentu yang diimpor oleh IJP sepanjang Produk Tertentu yang diimpor sesuai dengan bidang usaha kelompok/jens barang yang tercakup dalam bagian (section) yang dapat diimpor sebagaimana tercantum dalam API.
55 Jagung Jagung Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan tanpa memiliki NPIK, untuk: a. Keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya; b. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; c. Keperluan Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea?Masuk Dan Bea?Keluar?Umum Untuk Keperluan Golongan?Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertentu; d. Barang pindahan; e. Barang contoh ; f. Barang promosi; g. Impor sementara; h. Keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam; i. Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengakut atau pelintas batas; j. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang dimasukan kembali ke Indonesia; k. Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dalam kuantitas yang sama dengan kuantitas pada saat diekspor; l. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia; m. Barang untuk keperluan badan International beserta pejabat yang bertugas di Indonesia; dan/atau n. barang kiriman yang tidak untuk diperdagangkan. Khusus barang kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, hanya dapat diimpor setelah memperoleh persetujuan dari Direktur.
56 Kedelai Kedelai Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan tanpa memiliki NPIK, untuk: a. Keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya; b. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; c. Keperluan Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum Untuk Keperluan Golongan-Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertentu; d. Barang pindahan; e. Barang contoh ; f. Barang promosi; g. Impor sementara; h. Keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam; i. Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengakut atau pelintas batas; j. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang dimasukan kembali ke Indonesia; k. Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dalam kuantitas yang sama dengan kuantitas pada saat diekspor; l. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia; m. Barang untuk keperluan badan International beserta pejabat yang bertugas di Indonesia; dan/atau n. barang kiriman yang tidak untuk diperdagangkan. Khusus barang kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, hanya dapat diimpor setelah memperoleh persetujuan dari Direktur.
57 Mainan Anak-anak Kedelai Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan tanpa memiliki NPIK, untuk: a. Keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya; b. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; c. Keperluan Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea?Masuk dan Bea Keluar Umum Untuk Keperluan Golongan?Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertentu; d. Barang pindahan; e. Barang contoh ; f. Barang promosi; g. Impor sementara; h. Keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam; i. Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengakut atau pelintas batas; j. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang dimasukan kembali ke Indonesia; k. Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dalam kuantitas yang sama dengan kuantitas pada saat diekspor; l. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia; m. Barang untuk keperluan badan International beserta pejabat yang bertugas di Indonesia; dan/atau n. barang kiriman yang tidak untuk diperdagangkan. Khusus barang kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, hanya dapat diimpor setelah memperoleh persetujuan dari Direktur. serta pengecualian impor produk tertentu sebagai berikut: a. Produk Tertentu yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan j.o. UU No 17 Tahun 2006, b. Produk Tertentu berupa pakaian jadi berupa barang kiriman paling banyak 10 pieces per pengiriman dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1000 per orang, dengan menggunakan pesawat udara c. Produk Tertentu elektronika berupa barang kiriman paling banyak 2 unit perpengiriman dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1500 per orang, dengan menggunakan pesawat udara. d. Produk Tertentu selain huruf b dan c berupa barang kiriman atau barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1500 per orang, dengan menggunakan pesawat udara. e. Produk Tertentu untuk keperluan kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi, panas bumi dan mineral serta sektor energi lainnya, f. Produk Tertentu yang diimpor oleh importir produsen yang digunakan sebagai barang modal dan/atau bahan baku yang terkait dengan industrinya, dan g. Produk Tertentu yang bersifat impor sementara. Ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat tidak berlaku untuk Produk Tertentu yang diimpor oleh IJP sepanjang Produk Tertentu yang diimpor sesuai dengan bidang usaha kelompok/jens barang yang tercakup dalam bagian (section) yang dapat diimpor sebagaimana tercantum dalam API.
58 Sepatu dan alas kaki Sepatu, sandal Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan tanpa memiliki NPIK, untuk: a. Keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya; b. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; c. Keperluan Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea?Masuk dan Bea Keluar Umum Untuk Keperluan Golongan?Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertentu; d. Barang pindahan; e. Barang contoh ; f. Barang promosi; g. Impor sementara; h. Keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam; i. Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengakut atau pelintas batas; j. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang dimasukan kembali ke Indonesia; k. Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dalam kuantitas yang sama dengan kuantitas pada saat diekspor; l. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia; m. Barang untuk keperluan badan International beserta pejabat yang bertugas di Indonesia; dan/atau n. barang kiriman yang tidak untuk diperdagangkan. Khusus barang kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, hanya dapat diimpor setelah memperoleh persetujuan dari Direktur. serta pengecualian impor produk tertentu sebagai berikut: a. Produk Tertentu yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan j.o. UU No 17 Tahun 2006, b. Produk Tertentu berupa pakaian jadi berupa barang kiriman paling banyak 10 pieces per pengiriman dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1000 per orang, dengan menggunakan pesawat udara c. Produk Tertentu elektronika berupa barang kiriman paling banyak 2 unit perpengiriman dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1500 per orang, dengan menggunakan pesawat udara. d. Produk Tertentu selain huruf b dan c berupa barang kiriman atau barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1500 per orang, dengan menggunakan pesawat udara. e. Produk Tertentu untuk keperluan kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi, panas bumi dan mineral serta sektor energi lainnya, f. Produk Tertentu yang diimpor oleh importir produsen yang digunakan sebagai barang modal dan/atau bahan baku yang terkait dengan industrinya, dan g. Produk Tertentu yang bersifat impor sementara. Ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat tidak berlaku untuk Produk Tertentu yang diimpor oleh IJP sepanjang Produk Tertentu yang diimpor sesuai dengan bidang usaha kelompok/jens barang yang tercakup dalam bagian (section) yang dapat diimpor sebagaimana tercantum dalam API.
59 BB Obat
60 Besi Baja Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, 7208.25.90.00 dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih selain untuk dicanai ulang Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap: a. Besi atau Baja yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; dan b. Besi atau Baja yang dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Tempat Penimbunan Berikat.
61 Produk Babi
62 Kaca Lembaran Kaca tuang atau kaca cerai berbentuk lembaran Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Kaca Lembaran yang dimasukkan ke dalam: a. Kawasan Berikat atau Gudang Berikat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan; atau b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. (2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Kaca Lembaran yang merupakan: a. barang keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya; b. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; c. barang bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea Masuk Dan Bea Keluar Golongan Pejabat Dan Ahli Bangsa Asing Tertentu; d. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia; e. barang untuk keperluan badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia; f. barang pindahan; g. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; h. barang promosi; i. keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam; j. barang milik pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas batas; k. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang dimasukan kembali ke Indonesia; l. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dalam kuantitas yang sama dengan kuantitas pada saat diekspor; m. barang kiriman melalui perusahaan jasa kurir, jasa titipan atau PT. Pos Indonesia dengan pesawat udara dan nilai maksimal FOB US$ 1,500.00; atau n. barang yang diimpor oleh importir yang mendapat fasilitas impor melalui jalur prioritas.
63 Barang Modal Bukan Baru Generator, Bridge crane, mesin, dll Ketentuan pemeriksaan teknis impor tidak berlaku bagi: - Barang impor sementara, - Barang impor status sewa oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi (K3S) Barang modal bukan baru yang termasuk dalam pos tarif 88 dan 89 dikecualikan dari ketentuan pemeriksaan teknis/verifikasi. Barang modal bukan baru yang diimpor ke Kawasan Berikat dikecualikan dari ketentuan mengenai Persetujuan Impor dan ketentuan mengenai pemeriksaan teknis.
64 Komoditi wajib label berbahasa Indonesia barang elektronika keperluan ruamah tangga, telekomunikasi dan informatika, barang bahan bangunan, suku cadang kendaraan bermotor, dll Ketentuan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia tidak berlaku untuk barang dalam lampiran permendag, jika barang tersebut merupakan: a. Barang curah yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan konsumen, atau b. Barang yang diimpor sebagai: - Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang digunakan dalam proses produksi, - Barang impor sementara, - Barang Re-impor, - Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, - Barang hibah, hadiah, atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, pendidikan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, - Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan, - Barang kiriman, - Barang penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas, - Barang pindahan, - Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia, - barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga tersebut; dab atau c. Barang yang diproduksi di dalam negeri sebagai bahan baku dan/atau Bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.
65 BAN BERTEKANAN Ban bertekanan baru dari karet dari pos tarif 4011 Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Impor Ban yang dimasukkan ke dalam: a. Kawasan Ekonomi Khusus, b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Ban yang merupakan: a. Barang keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya; b. Barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; c. Barang bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan PP No 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu. d. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia. e. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia. f. Barang untuk kepentingan bencana alam. g. Barang yang telah diekspor untuk keperluan pameran yang dimasukkan kembali ke Indonesia; atau h. Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dalam kuantitas yang sama dengan kuantitas pada saat diekspor. Barang-barang yang dikecualikan tersebut dilarang untuk diperdagangkan.
66 HOLTIKULTURA Bawang Bombay, Cabe, Sayuran, dll Impor Produk Holtikultura untuk: a. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, b. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik, c. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, d. Barang untuk keperluan penelitian, pengujian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan e. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan harus melampirkan Persetujuan Impor dengan melampirkan RIPH, tidak berlaku ketentuan IP/IT-Produk Holtikultura dan ketentuan verifikasi/penelusuran teknis impor. Impor Produk Holtikultura untuk: a. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, dan b. Pelintas batas yang akan dikonsumsi sendiri, dengan jumlah paling banyak 10 kilogram per orang, tidak memerlukan Persetujuan Impor, tidak berlaku ketentuan IP/IT-Produk Holtikultura dan ketentuan verifikasi/penelusuran teknis impor.
67 Vaksin
68 Bahan Obat Iodin Tidak ada pengecualian
69 Bahan Obat Tradisional Royal Jelly, Madu, Alfalfa Powder Tidak ada pengecualian
70 Bahan Suplemen Kesehatan Cod Liver Oil, Glucosamine Hcl, Calcium Phosphate Dibasic Tidak ada pengecualian
71 Bahan Pangan Susu dan kepala susu, Whey, Mentega Tidak ada pengecualian
72 Bahan Tambahan Pangan Ragi aktif, calcium hydroxide, xylitol Tidak ada pengecualian
73 Produk Tertentu Mainan anak-anak, alas kaki, makanan dan minuman, kosmetik, obat tradisional dan suplemen makanan, elektronika, pakaian jadi pengecualian ketentuan impor produk tertentu diberikan atas impor sebagai berikut: a. Produk Tertentu yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan j.o. UU No 17 Tahun 2006, b. Produk Tertentu berupa pakaian jadi berupa barang kiriman paling banyak 10 pieces per pengiriman dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1000 per orang, dengan menggunakan pesawat udara c. Produk Tertentu elektronika berupa barang kiriman paling banyak 2 unit perpengiriman dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1500 per orang, dengan menggunakan pesawat udara. d. Produk Tertentu selain huruf b dan c berupa barang kiriman atau barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1500 per orang, dengan menggunakan pesawat udara. e. Produk Tertentu untuk keperluan kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi, panas bumi dan mineral serta sektor energi lainnya, f. Produk Tertentu yang diimpor oleh importir produsen yang digunakan sebagai barang modal dan/atau bahan baku yang terkait dengan industrinya, dan g. Produk Tertentu yang bersifat impor sementara. Ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat tidak berlaku untuk Produk Tertentu yang diimpor oleh IJP sepanjang Produk Tertentu yang diimpor sesuai dengan bidang usaha kelompok/jens barang yang tercakup dalam bagian (section) yang dapat diimpor sebagaimana tercantum dalam API.
74 Hewan dan Produk Hewan Short loin, Terderloin slide Strap Off, dll Impor hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan: a. Barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, b. Barang kiriman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, c. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik, dan/atau d. Barang pelintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dengan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas, dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini (dikecualikan dari perizinan PI-Hewan dan Produk Hewan). Adapun selain itu harus tetap mendapatkan PI-Hewan dan Produk Hewan.
75 Telepon Seluer, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet Handphone, PDA, palmtop, smartphone, dll Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet yang merupakan: a. Barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut dengan jumlah paling banyak 2 unit per orang, b. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik, c. Barang kiriman dengan jumlah paling banyak 2 (dua) unit perpengiriman, d. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, e. Barang untuk keperluan penelitian, pengujian, dan pengembangan ilmu pengetahuan paling banyak 2 unit perpengiriman, dan/atau f. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan dalam rangka pameran, display atau pengenalan pasar paling banyak 25 unit per 6 bulan. Barang impor yang termasuk dalam huruf e dan f harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
No. Komoditi Contoh Impor Umum Penumpang Barang Kiriman
1 Alat dan Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler, Terminal BTS, dl Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah NKRI wajib memenuhi persyaratan teknis. Verifikasi atas pemenuhan persyaratan teknis dilaksanakan melalui Sertifikasi. Sertifikat A, Sertifikat B, atau Surat Rekomendasi wajib diserahkan kepada Pejabat Bea Cukai sebagai dokumen pelengkap pabean. Tidak wajib perizinan impor bila CPE yang dibawa tidak lebih dari 2 (dua) unit Tidak wajib perizinan impor bila CPE yang diimpor tidak lebih dari 2 (dua) unit
2 Alat Kesehatan Tisu Toilet, Alat bedah, Stetoskop, dll Alat kesehatan dan/atau PKRT yang akan diimpor, digunakan dan/atau diedarkan di wilayah Republik Indonesia harus terlebih dahulu memiliki izin edar. Permohonan izin edar alat kesehatan dan/atau PKRT diajukan kepada Direktur Jenderal dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan kelengkapan yang diperlukan. Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan atau Nomor Pendaftaran Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga wajib diserahkan kepada Pejabat Bea Cukai sebagai dokumen pelengkap pabean. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
3 Bahan Berbahaya (B2) Air raksa, Phosphorothioic Acid, Ethanol 1. B2 hanya dapat diimpor melalui pelabuhan laut Belawan (Medan), Tj. Priok (Jakarta), Tj. Emas (Semarang), Tj. Perak (Surabaya), Soekarno-Hatta (Makassar) dan seluruh pelabuhan udara internasional. 2. Produsen B2 yang akan melakukan impor B2 wajib mendapat pengakuan sebagai IP-B2. Setiap pelaksanaan impor B2 oleh Perusahaan yang ditetapkan sebagai IT-B2 wajib mendapat persetujuan impor dari Dirjen Daglu. IP-B2 atau SPI-B2 wajib diserahkan kepada Pejabat Bea Cukai sebagai dokumen pelengkap pabean. 3. Setiap impor B2 oleh IP-B2 dan IT-B2 harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor lebih dahulu oleh Surveyor di negara tempat pelabuhan muat sebelum dikapalkan dan hasil verifikasi berupa Laporan Surveyor digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
4 Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Asam Klorida, Amoniak, Etil Alkohol, dll Setiap B3 wajib diregistrasikan oleh penghasil dan atau pengimpor. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
5 Bahan Peledak Nitro Cellulose, Amonium Nitrat NC hanya dapat diimpor oleh IP-NC dan IT-NC Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
6 Bahan Radioaktif Akselerator partikel, Uranium alam, dll Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir wajib memiliki izin dari Kepala BAPETEN. (Pasal 10 ayat 1 PP 29 Th 2008) Impor dan ekspor Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir hanya boleh dilakukan oleh Pemegang Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir. (Pasal 74 ayat 1 PP 29 Th 2008) Pemegang Izin yang akan melaksanakan impor atau ekspor Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Kepala BAPETEN sebelum Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir dikeluarkan dari kawasan pabean. (Pasal 74 ayat 2 PP 29 Th 2008) Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
7 Bahan Baku Kosmetik
8 Minyak dan Gas Bumi [BBM] Minyak mentah (crude oil), Natural Gas (Gas Pipa), LNG, LPG, BBM Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor oleh: a. BU untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; dan b. Pengguna Langsung. BU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Pengguna Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b yang melakukan impor Minyak dan Gas Bumi wajib mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Menteri. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
9 Beras *) Beras Thai Hom Mali, Beras Ketan, dll Jenis beras yang dapat diekspor adalah sebagaimana Lampiran I. Jenis beras yang dapat diimpor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. Impor beras hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Umum BULOG. Setiap pelaksanaan impor beras wajib terlebih dahulu dilakukan penelusuran teknis impor di pelabuhan muat. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
10 Bahan Baku Obat Tradisional Madu alam, royal jelly, dll Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
11 BPO HCFC ? 22, Metil Bromida BPO sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dilarang untuk diimpor, kecuali Carbon Tetrachlorida (CTC) untuk penggunaan laboratorium dan analisa. BPO sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III hanya dapat diimpor dari negara-negara yang terdapat dalam daftar yang diterbitkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, oleh perusahaan yang mendapat pengakuan sebagai IP-BPO atau penunjukan sebagai IT-BPO. Impor BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan sebagai berikut: a. Pelabuhan Belawan, Medan; b. Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta; c. Pelabuhan Merak, Cilegon; d. Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang; e. Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya; f. Pelabuhan Sukarno Hatta, Makassar; dan g. Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
12 Cengkeh *) Cengkeh, sudah dihancurkan atau belum, termasuk bunga cengkeh (1) Perusahaan yang dapat mengimpor cengkeh adalah Importir Cengkeh yang sudah mendapat pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Setiap kali importasi harus mendapatkan persetujuan Impor yang memuat jumlah, jenis dan waktu pengimporan. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
13 Etilena Etilena (bahan baku plastik) - Bahan baku plastik hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-Bahan Baku Plastik atau penetapan sebagai IT-Bahan Baku Plastik dari Menteri - Setiap pelaksanaan impor Bahan Baku Plastik oleh IT-Bahan Baku Plastik wajib mendapat persetujuan impor dari Menteri. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
14 Garam Garam dapur - Garam yang dapat diimpor hanya Garam Konsumsi dan Garam Produksi. Garam Kosumsi hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai IP Garam Konsumsi. Garam Industri hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai IP Garam Industri atau penetapan sebagai IT Garam Industri. - Setiap pelaksanaan importasi garam oleh IP Garam Konsumsi, IP Garam Industri, dan IT Garam wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang. Khusus garam konsumsi dengan jumlah maksimal 500 gram. Wajib perizinan impor
15 Gombal *) Ballpress, pakaian bekas Ex HS 6310.90.000 (uraian barang: Gombal baru dan bekas) dilarang diimpor Dilarang untuk diimpor Dilarang untuk diimpor
16 Gula *) Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 yang dapat diimpor harus memiliki bilangan ICUMSA minimal 1200 IU dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 yang dapat diimpor harus memiliki bilangan ICUMSA maksimal 45 lU. Gulaÿ Kristalÿ Putihÿ (Plantationÿ Whiteÿ Sugar)ÿ yangÿdapatÿdiimporÿharusÿmemilikiÿbilanganÿ ICUMSAÿantaraÿ70ÿIUÿsampaiÿdenganÿ200ÿIU. Impor Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) yang memenuhi ketentuan hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai Importir Terdaftar Gula, selanjutnya disebut IT Gula. Setiap importasi Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) oleh IT Gula harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Jenderal. Setiap pelaksanaan importasi Gula Kristal Mentah/Gula Kasar, Gula Kristal Rafinasi dan Gula Kristal Putih oleh IP Gula dan IT Gula wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis Dikecualikan dari perizinan impor. Dikecualikan dari perizinan impor.
17 Hewan Kuda Hidup, Burung Hidup, termasuk Produknya, dll Media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, di antaranya wajib dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk keperluan tindakan karantina. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
18 Ikan Ikan Hidup dan Produknya Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia di antaranya wajib dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk keperluan Tindakan Karantina. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
19 Intan Kasar Intan Kasar Intan Kasar hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah diakui sebagai IT-Intan di Departemen Perdagangan. Setiap pelaksanaan importasi Intan Kasar wajib mendapat Surat Persetujuan Impor (SPI) Intan Kasar terlebih dahulu dari DIRJEN DAGLU cq. Direktur Impor Departemen Perdagangan. IT-Intan wajib menyampaikan hasil pemeriksaan dan penelitian dari Surveyor dan SPI Intan Kasar serta dokumen terkait lainnya yang diperlukan dalam rangka importasi Intan Kasar kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat di pelabuhan tujuan/bongkar impor Intan Kasar untuk dilakukan pemeriksaan kepabeanan sebelum pengeluaran Intan Kasar ke daerah pabean Indonesia lainnya. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
20 Keramik Batu bata bangunan, blok lantai, ubin penopang atau pengisi dan sejenisnya dari keramik. Setiap pelaksanaan impor keramik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 wajib dilakukan verifikasi sebelum muat barang. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap Pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PPSAD) untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang sudah menerapkannya. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
21 Komoditi CITES *) Hewan dan Tumbuhan di Appendix I, II, III Ekspor, impor, re-ekspor atau introduksi dari laut tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan non komersial wajib disertai SATS-LN. Impor untuk tujuan komersial spesimen jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang termasuk dalam daftar Appendiks I hasil pengembangbiakan satwa (captive breeding) atau perbanyakan tumbuhan secara buatan (artificial propagation), jenis-jenis Appendiks II, Appendiks III atau Non-Appendiks CITES wajib terlebih dahulu dilengkapi dengan SATS-LN Impor (CITES impor permit). Spesimen dari jenis-jenis yang dilindungi yang termasuk dalam Appendiks I CITES dilarang untuk dibawa baik ekspor, re-ekspor maupun impor sebagai barang bawaan pribadi, maupun cinderamata. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
22 Komoditi wajib SNI Pemutus sirkit untuk proteksi arus lebih pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya Kaca untuk bangunan: cermin kaca lembaran berlapis perak - Sistem Pertanian Organik - Tepung terigu sebagai bahan makanan - Pupuk NPK Padat - Tegangan standar - Kawat baja kuens (quench) temper untuk konstruksi beton pratekan - Tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi - Kakao Bubuk - Ubin keramik - Mainan Elektrik - Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG - Baju dan celana untuk bayi - Ban sepeda motor - Minyak Goreng Sawit - Seng Oksida - Baterai Primer (non-chargable) - Setrika, Pompa Air, TV-CRT - Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V - Baja Profil - Air Minum dalam Kemasan - Baja tulangan beton hasil canai panas ulang - Semen - Kaca lembaran - Pupuk Anorganik Tunggal (pupuk tripelsuperforfat, pupuk amonium sulfat, dll) - Korek Api Gas - Kaca pengaman diperkeras untuk kendaraan bermotor - Baja lembaran, pelat dan gulungan canai panas (Bj P) - Baja lembaran lapis seng (Bj LS) - Baja lembaran dan gulungan canai dingin (Bj D) - Kloset duduk - Gula Kristal Rafinasi - Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua - Baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminium-seng (Bj.L-AS) - Plastik - Tangki air silinder vertikal - Polietilena (PE) - Keramik berglasir - Tableware - Alat makan dan minum - Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci - Sepeda - Pelek kendaraan bermotor kategori M, N dan O - Penyambung pipa berulir besi cor maleable hitam - Produk melamin - Perlengkapan makan dan minum - Sepatu pengaman dari kulit dengan sistem Goodyear welt - Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU) - Selang karet untuk kompor gas LPG, Amandemen 1 - Karet perapat (rubber seal) pada katup tabung LPG - Sodium tripolifosfat (STPP) mutu teknis - Tabung baja LPG - Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem pemantik - Kalsium karbida (CaC2) - Aluminium sulfat - Asam sulfat teknis - Kopi instan Barang impor yang akan memasuki daerah pabean Indonesia dan sudah memiliki Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk atau Sertifikat Kesesuaian Mutu yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi, wajib didaftarkan terlebih dahulu oleh importir kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan cq Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang untuk mendapakan Surat Pendaftaran Barang (SPB). Importir yang tidak mendapatkan Surat Pendaftaran Barang, dilarang memasukan barangnya ke Daerah Pabean Indonesia. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
23 Kosmetik Alas bedak, lipstik, dll Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI. Beririsan dengan Ketentuan impor produk tertentu sebagai berikut: LS sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor untuk kosmetik mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
24 Limbah B3 Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik Impor limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 1997, dinyatakan dilarang. Dilarang untuk diimpor Dilarang untuk diimpor
25 Limbah Non-B3 Sisa, reja, dan skrap dari plastik; sisa, reja, dan skrap dari karet - Limbah Non B3 yang dapat diimpor adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I - Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri dan telah mendapat Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dari Direktur Jenderal. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
26 Limbah Plastik
27 Mesin Multifungsi Berwarna Printer Berwarna Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna dari Direktur Jenderal. Setiap pelaksanaan impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna oleh IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna wajib mendapat persetujuan impor dari Direktur Jenderal mengenai jumlah, jenis, spesifikasi teknis, pelabuhan tujuan, negara asal, dan masa berlaku persetujuan impor 6 (enam) bulan. Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang. Hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
28 Mesin yang menggunakan BPO Mesin pengatur suhu ruangan, lemari pendingin, peti kemas dengan perlengkapan pendingin Khusus untuk pelayanan purna jual lemari es dengan Nomor HS.8418.10.000; 8418.21.000; 8418.22.000; 8418.29.000 yang memerulukan CFC-12, masih diperkenankan impor CFC-12 sampai dengan 31 Desember 2003 sebanyak-banyaknya 700 ton melalui Importir Terdaftar (IT). Barang berbasis pendingin yang menggunakan refrigeran HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun kosong dilarang untuk diimpor mulai tanggal 01 Januari 2015 Dilarang untuk diimpor Dilarang untuk diimpor
29 MMEA Bir hitam atau porter Pengadaan Minuman Beralkohol asal impor dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penetapan sebagai IT-MB dari Menteri. Alokasi Minuman Beralkohol diberikan oleh Menteri kepada IT-MB dalam bentuk surat persetujuan impor. IT-MB hanya dapat melakukan impro Minuman Beralkohol melalui: a. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, b. Tanjung Priok di Jakarta, c. Tanjung Emas di Semarang, d. Tanjung Perak di Surabaya, e. Bitung di Manado, f. Soekarno-Hatta di Makassar atau Bandar udara internasional. 1000 ml perorang untuk dikonsumsi sendiri dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml Wajib perizinan impor Lihat permenkeu no 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai Pasal 15 ayat 4, mengingat di Permenkeu ini barang kiriman berupa MMEA diberikan pembebasan cukai 350 ml.
30 Narkotika Daun koka Importir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
31 Nitro Cellulose Nitro Cellulose, Amonium Nitrat NC hanya dapat diimpor oleh IP-NC dan IT-NC Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
32 NPIK Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; Mesin pengatur suhu udara Perusahaan yang akan melakukan impor barang tertentu harus memiliki NPIK. Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK khusus untuk barang tertentu yang diimpor melalui Perusahaan Jasa Titipan peserta ASPERINDO (berdasarkan surat dari Direktur)
33 Obat hewan Vitamin A untuk hewan Semua obat hewan yang akan diedarkan di dalam wilayah Republik Indonesia harus mendapatkan nomor pendaftaran. Badan Usaha atau perorangan yang berusaha dibidang obat hewan seperti dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memiliki izin usaha obat hewan dari Menteri Pertanian. Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama perusahaan obat hewan yang bersangkutan melaksanakan kegiatannya. Lihat kolom pengecualian Lihat kolom pengecualian
34 Obat Tradisional Hasil sulingan dan larutan mengandung air dari minyak atsiri yang cocok digunakan untuk pengobatan Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
35 Obat Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
36 Pangan Olahan Mentega, soya oil refined Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
37 PCMX 2908190000 Turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasi dari fenol atau fenol-alkohol. Mengubah 2908.10.000 Turunan yang hanya mengandung pengganti halogen dan garamnya yang semula dilarang impornya menjadi dapat diimpor oleh IP. IP sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah Importir Produsen (IP) yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan disetujui untuk mengimpor sendiri PCMX sebagai bahan baku dan atau bahan penolong yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya dan dilarang untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
38 Pelumas Minyak pelumas feedstock Bahan baku pelumas berupa pelumas dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 diklasifikasikan dalam Pos Tarip 2710.00.910, hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat persetujuan sebagai Importir Produsen (IP) dan semata-mata untuk kepentingan produksinya. Pelumas dengan klasifikasi Pos Tarip 2710.00.920, 2710.00.930, 2710.00.950, 2710.00.990, 3403.11.100, 3403.11.900, 3403.19.000 dan 3403.99.000 dapat diimpor oleh perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir Umum (API-U). Pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diimpor dan dipasarkan di dalam negeri sepanjang telah memenuhi standar mutu (spesifikasi) dan memiliki serta mencantumkan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang minyak dan gas bumi. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
39 Perkakas tangan Bajak, Kapak, Sabit, Gunting Pagar Perusahaan yang ditunjuk sebagai importer Terdaftar (IT) untuk mengimpor barang tertentu lainnya adalah. Setiap pelaksanaan impor oleh IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan Internasional. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
40 Pestisida Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-sprouting dan pengatur pertumbuhan tanaman Pada dasarnya terdapat Pestisida yang dilarang untuk diimpor (bila mengandung B3) dan Pestisida terbatas (wajib perizinan dari Kementan) Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
41 PKRT Tisu Toilet, Alat bedah, Stetoskop, dll Alat kesehatan dan/atau PKRT yang akan diimpor, digunakan dan/atau diedarkan di wilayah Republik Indonesia harus terlebih dahulu memiliki izin edar. Permohonan izin edar alat kesehatan dan/atau PKRT diajukan kepada Direktur Jenderal dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan kelengkapan yang diperlukan. Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan atau Nomor Pendaftaran Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga wajib diserahkan kepada Pejabat Bea Cukai sebagai dokumen pelengkap pabean. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
42 Plastik Etilena (bahan baku plastik) - Bahan baku plastik hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-Bahan Baku Plastik atau penetapan sebagai IT-Bahan Baku Plastik dari Menteri - Setiap pelaksanaan impor Bahan Baku Plastik oleh IT-Bahan Baku Plastik wajib mendapat persetujuan impor dari Menteri. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
43 Prekursor Efedrin dan garamnya, Asetat Anhidrida, dll Prekursor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-Prekursor atau penunjukan sebagai IT-Prekursor. Setiap kali importasi prekursor yang dilakukan oleh IT-Prekursor harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Dirjen DAGLU yang mencakup masa berlaku persetujuan impor, jumlah dan jenis prekursor, nama eksportir, negara asal, pelabuhan tujuan. Setiap importasi prekursor oleh IP-Prekursor dan IT-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) terlebih dahulu wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang. Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang telah dilakukan surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) yang dijadikan sebagai dokumen impor. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
44 Preparat bau-bauan mengandung alkohol Campuran dari berbagai zat bau-bauan dan campuran (termasuk larutan mengandung alkohol) dengan bahan dasar satu atau lebih dari berbagai zat ini Perusahaan yang ditunjuk sebagai importer Terdaftar (IT) untuk mengimpor barang tertentu lainnya adalah. Setiap pelaksanaan impor oleh IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan Internasional. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
45 Psikotropika Amfetamina, Benzfetamina Impor Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, PBF, atau Lembaga Ilmu Pengetahuan. Industri Farmasi dan PBF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin sebagai IP Psikotropika/IP Prekursor Farmasi atau sebagai IT Psikotropika/IT Prekursor Farmasi dari Menteri. Lembaga Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan izin sebagai importir Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi. Impor Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan SPI dari Menteri Impor Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan SPI dari Menteri. SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap kali pelaksanaan impor. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
46 Sakarin Sakarin dan garamnya Perusahaan yang ditunjuk sebagai importer Terdaftar (IT) untuk mengimpor barang tertentu lainnya adalah. Setiap pelaksanaan impor oleh IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan Internasional. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
47 Senjata api Revolver dan Pistol, kembang api Setiap pemasukan senjata api dan peralatan keamanan termasuk di antaranya senjata tiruan/mainan/replika yang tidak ada izin dari Kapolri tidak diizinkan masuk ke Indonesia. Peralatan kemanan yang masuk ke Indonesia tanpa izin diinformasikan ke Direktur Intelkam/Dir. Reskrim Polda setempat untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan serta menindak tegas para pelaku sesuai hukum, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Izin impor senjata api untuk keperluan non TNI harus atas seizin Kapolri, adapun untuk penggunaan TNI izin diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
48 Suplemen Makanan Olahan gingseng Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
49 TPT Kain (masih berupa kain) blm menjadi barang jadi Ketentuan Impor Teksril dan Produk Tekstil (Permendag 23 Tahun 2009 berikut perubahannya) ada yang beririsan dengan Permendag No 83 Tahun 2012 berikut perubahannya, khususnya lampiran no 33 s.d. 49. TPT yang tercantum pada daftar urut 1 sampai dengan 10 dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat Pengakuan sebagai IP-Tekstil. Setiap importasi TPT yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang. Dikecualikan dari Izin IP-Tekstil dan LS Dikecualikan dari kewajiban memiliki IP-Tekstil dan LS atas barang kiriman bernilai paling tinggi sebesar FOB US$ 1,500.00
50 Tumbuhan Semua jenis tumbuhan Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib : a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal dan negara transit bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong benda lain; b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan; c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
51 Uang Tunai Uang tunai Setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupuah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, ke dalam Daerah Pabean wajib memberikan laporan kepada Pejabat Bea dan Cukai. Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menyerahkan: a. Customs Declaration (BC 2.2) jika dibawa langsung oleh penumpang; atau b. Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) jika diimpor sebagai barang kargo; atau c. Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (BC 2.1) jika melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT). Apabila yang dibawa adalah uang tunai berupa rupiah maka setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memeriksakan keaslian uang rupiah tersebut kepada Pejabat Bea dan Cukai. Wajib perizinan impor, lihat pengecualian Wajib perizinan impor, lihat pengecualian
52 Udang Udang kecil dan udang biasa (dari spesies Penaeus vanamae) segar, dingin, maupun beku Udang spesies tertentu dilarang untuk diimpor ke wilayah Republik Indonesia. Udang spesies tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
53 Obat Ikan ? Setiap bahan baku obat ikan, sampel obat ikan, atau obat ikan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan melalui tempat pemasukan atau tempat pengeluaran sebagai berikut: a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, dan Panjang di Lampung; b. seluruh pelabuhan udara internasional; dan/atau c. pos pemeriksaan lintas batas Entikong. Berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Obat Ikan, Surat Keterangan Pemasukan Sampel Obat Ikan, dan/atau Surat Keterangan Pemasukan Obat Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Petugas Karantina menerbitkan: a. Surat Persetujuan Pengeluaran Bahan Baku Obat Ikan/Sampel Obat Ikan/Obat Ikan dari Tempat Pemasukan, apabila Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Obat Ikan, Surat Keterangan Pemasukan Sampel Obat Ikan, dan/atau Surat Keterangan Pemasukan Obat Ikan sah dan benar, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
54 Elektronik Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; Mesin pengatur suhu udara Perusahaan yang akan melakukan impor barang tertentu harus memiliki NPIK. Ketentuan ini beririsan dengan ketentuan impor produk tertentu. Sebagai berikut: Impor Produk Tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai IT-Produk Tertentu, Setiap pelaksanaan impor Produk Tertentu harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat. Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: a. Pelabuhan darat: Cikarang Dry Port di Bekasi, b. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno-Hatta di Makassar, Dumai di Dumai (khusus makanan dan minuman), Jayapura di Jayapura (khusus makanan dan minuman), Tarakan di Tarakan (khusus makanan dan minuman), Krueng Geukuh di Aceh Utara (khusus makanan dan minuman, pakaian jadi, alas kaki dan elektronika), dan Bitung di Bitung (khusus makanan dan minuman, pakaian jadi, dan eleltronika), dan/atau c. bandar udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno-Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hassanudin di Makassar. Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK. Dan Dikecualikan dari kewajiban memiliki IT-Produk Tertentu dan LS atas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut dalam jumlah palng banyak FOB US$ 1500 perorang. Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK khusus untuk barang tertentu yang diimpor melalui Perusahaan Jasa Titipan peserta ASPERINDO (berdasarkan surat dari Direktur) Dan Dikecualikan dari kewajiban memiliki IT-Produk Tertentu dan LS atas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut dalam jumlah palng banyak 2 unit perpengiriman.
55 Jagung Jagung Perusahaan yang akan melakukan impor barang tertentu harus memiliki NPIK. Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK khusus untuk barang tertentu yang diimpor melalui Perusahaan Jasa Titipan peserta ASPERINDO (berdasarkan surat dari Direktur)
56 Kedelai Kedelai Perusahaan yang akan melakukan impor barang tertentu harus memiliki NPIK. Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK khusus untuk barang tertentu yang diimpor melalui Perusahaan Jasa Titipan peserta ASPERINDO (berdasarkan surat dari Direktur)
57 Mainan Anak-anak Kedelai Perusahaan yang akan melakukan impor barang tertentu harus memiliki NPIK. Ketentuan ini beririsan dengan ketentuan impor produk tertentu. Sebagai berikut: Impor Produk Tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai IT-Produk Tertentu, Setiap pelaksanaan impor Produk Tertentu harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat. Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: a. Pelabuhan darat: Cikarang Dry Port di Bekasi, b. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno-Hatta di Makassar, Dumai di Dumai (khusus makanan dan minuman), Jayapura di Jayapura (khusus makanan dan minuman), Tarakan di Tarakan (khusus makanan dan minuman), Krueng Geukuh di Aceh Utara (khusus makanan dan minuman, pakaian jadi, alas kaki dan elektronika), dan Bitung di Bitung (khusus makanan dan minuman, pakaian jadi, dan eleltronika), dan/atau c. bandar udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno-Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hassanudin di Makassar. Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK. Dan Dikecualikan dari kewajiban memiliki IT-Produk Tertentu dan LS atas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut dalam jumlah palng banyak FOB US$ 1500 perorang. Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK khusus untuk barang tertentu yang diimpor melalui Perusahaan Jasa Titipan peserta ASPERINDO (berdasarkan surat dari Direktur). Dan Dikecualikan dari kewajiban memiliki IT-Produk Tertentu dan LS atas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut dalam jumlah palng banyak FOB US$ 1500 perorang.
58 Sepatu dan alas kaki Sepatu, sandal Perusahaan yang akan melakukan impor barang tertentu harus memiliki NPIK. Ketentuan ini beririsan dengan ketentuan impor produk tertentu. Sebagai berikut: Impor Produk Tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai IT-Produk Tertentu, Setiap pelaksanaan impor Produk Tertentu harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat. Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: a. Pelabuhan darat: Cikarang Dry Port di Bekasi, b. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno-Hatta di Makassar, Dumai di Dumai (khusus makanan dan minuman), Jayapura di Jayapura (khusus makanan dan minuman), Tarakan di Tarakan (khusus makanan dan minuman), Krueng Geukuh di Aceh Utara (khusus makanan dan minuman, pakaian jadi, alas kaki dan elektronika), dan Bitung di Bitung (khusus makanan dan minuman, pakaian jadi, dan eleltronika), dan/atau c. bandar udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno-Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hassanudin di Makassar. Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK. Dan Dikecualikan dari kewajiban memiliki IT-Produk Tertentu dan LS atas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut dalam jumlah palng banyak FOB US$ 1500 perorang. Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK khusus untuk barang tertentu yang diimpor melalui Perusahaan Jasa Titipan peserta ASPERINDO (berdasarkan surat dari Direktur). Dan Dikecualikan dari kewajiban memiliki IT-Produk Tertentu dan LS atas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut dalam jumlah palng banyak FOB US$ 1500 perorang.
59 BB Obat
60 Besi Baja Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, 7208.25.90.00 dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih selain untuk dicanai ulang Besi atau Baja hanya dapat diimpor oleh: a. IP-Besi atau Baja; atau b. IT-Besi atau Baja. Setiap impor Besi atau Baja oleh IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor terlebih dahulu oleh Surveyor di pelabuhan muat sebelum dikapalkan. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
61 Produk Babi
62 Kaca Lembaran Kaca tuang atau kaca cerai berbentuk lembaran Setiap importasi Kaca Lembaran wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di negara asal muat barang. Hasil dari verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh surveyor dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor Dikecualikan dari kewajiban memiliki LS Dikecualikan dari kewajiban memiliki LS dengan nilai maksimal US$ 1500
63 Barang Modal Bukan Baru Generator, Bridge crane, mesin, dll Barang modal bukan baru hanya dapat diimpor oleh: a. Perusahaan Pemakai Langsung, b. Perusahaan Rekondisi, c. Perusahaan Remanufakturing, dan/atau d. Perusahaan Penyedia Peralatan Kesehatan Impor barang modal bukan baru hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Impor dari Direktur. Setiap pelaksanaan impor Barang Modal Bukan Baru harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Surveyor di negara asal muat barang. Attensi: ada beberapa barang yang hanya dapat diimpor bila usianya tidak melebihi 20 tahun, dan membutuhkan izin tambahan dari Kementerian Perindustrian/Perhubungan bila usianya lebih dari 20 tahun. Barang modal bukan baru asal impor yang telah direkondisi atau diremanufaktur dan akan dipindahtangankan atau diperjualbelikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
64 Komoditi wajib label berbahasa Indonesia barang elektronika keperluan ruamah tangga, telekomunikasi dan informatika, barang bahan bangunan, suku cadang kendaraan bermotor, dll Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di Pasar dalam negeri wajib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia. Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI) merupakan dokumen yang menerangkan bahwa: a ... b. Label untuk Barang asal impor telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan menjadi dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor. Dikecualikan dari kewajiban memiliki SKPLBI Dikecualikan dari kewajiban memiliki SKPLBI
65 BAN BERTEKANAN Ban bertekanan baru dari karet dari pos tarif 4011 Setiap importasi Ban harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di negara asal muat barang. Hasil dari verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
66 HOLTIKULTURA Bawang Bombay, Cabe, Sayuran, dll Impor Produk Holtikultura hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai IP-Produk Holtikultura atau penetapan sebagai IT-Produk Holtikultura dari Menteri. IT-Produk Holtikultura hanya dapat melakukan importasi setelah mendapat Persetujuan Impor. Setiap pelaksanaan impor Produk Holtikultura oleh IP-Produk Holtikultura atau IT-Produk Holtikultura harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat negara asal. Hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor. tidak wajib memiliki IT/IP/SPI Produk Holtikultura dengan jumlah paling banyak 10 Kg. Wajib perizinan impor
67 Vaksin
68 Bahan Obat Iodin Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI. Dalam hal terdapat permohonan SKK-NOM, yang peruntukannya bukan sebagai Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan namun memiliki Harmonized System Code (HS Code) yang sama dengan yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat menerbitkan SKK-NOM yang bersifat nontransaksional. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
69 Bahan Obat Tradisional Royal Jelly, Madu, Alfalfa Powder Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI. Dalam hal terdapat permohonan SKK-NOM, yang peruntukannya bukan sebagai Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan namun memiliki Harmonized System Code (HS Code) yang sama dengan yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat menerbitkan SKK-NOM yang bersifat nontransaksional. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
70 Bahan Suplemen Kesehatan Cod Liver Oil, Glucosamine Hcl, Calcium Phosphate Dibasic Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI. Dalam hal terdapat permohonan SKK-NOM, yang peruntukannya bukan sebagai Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan namun memiliki Harmonized System Code (HS Code) yang sama dengan yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat menerbitkan SKK-NOM yang bersifat nontransaksional. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
71 Bahan Pangan Susu dan kepala susu, Whey, Mentega Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI. Dalam hal terdapat permohonan SKK-NOM, yang peruntukannya bukan sebagai Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan namun memiliki Harmonized System Code (HS Code) yang sama dengan yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat menerbitkan SKK-NOM yang bersifat nontransaksional. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
72 Bahan Tambahan Pangan Ragi aktif, calcium hydroxide, xylitol Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI. Dalam hal terdapat permohonan SKK-NOM, yang peruntukannya bukan sebagai Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan namun memiliki Harmonized System Code (HS Code) yang sama dengan yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat menerbitkan SKK-NOM yang bersifat nontransaksional. Wajib perizinan impor Wajib perizinan impor
73 Produk Tertentu Mainan anak-anak, alas kaki, makanan dan minuman, kosmetik, obat tradisional dan suplemen makanan, elektronika, pakaian jadi Impor Produk Tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai IT-Produk Tertentu, Setiap pelaksanaan impor Produk Tertentu harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat. Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: a. Pelabuhan darat: Cikarang Dry Port di Bekasi, b. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno-Hatta di Makassar, Dumai di Dumai (khusus makanan dan minuman), Jayapura di Jayapura (khusus makanan dan minuman), Tarakan di Tarakan (khusus makanan dan minuman), Krueng Geukuh di Aceh Utara (khusus makanan dan minuman, pakaian jadi, alas kaki dan elektronika), dan Bitung di Bitung (khusus makanan dan minuman, pakaian jadi, dan eleltronika), dan/atau c. bandar udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno-Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hassanudin di Makassar. Dikecualikan dari ketentuan impor produk tertentu: - Pakaian jadi paling banyak FOB US$ 1000 perorang - Elektronik bernilai paling banyak FOB US$ 1500 perorang - Produk tertentu selain pakaian jadi dan elektronik paling banyak FOB US$ 1500 perorang Dikecualikan dari ketentuan impor produk tertentu: - Pakaian jadi paling banyak 10 pieces per pengiriman - Elektronik paling banyak 2 unit perpengiriman - Produk tertentu selain pakaian jadi dan elektronik paling banyak FOB US$ 1500 perorang
74 Hewan dan Produk Hewan Short loin, Terderloin slide Strap Off, dll Impor Hewan dan/atau Produk Hewan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri. Dikecualikan dari kewajiban memiliki PI-Hewan dan Produk Hewan. (Namun tetap wajib dokumen karantina) Dikecualikan dari kewajiban memiliki PI-Hewan dan Produk Hewan. (Namun tetap wajib dokumen karantina)
75 Telepon Seluer, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet Handphone, PDA, palmtop, smartphone, dll Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet dari Menteri. IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet yang akan melakukan impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet harus mendapatkan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet dari Menteri. Setiap impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet hanya dapat dilakukan melalui: a. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno-Hatta di Makassar, b. Pelabuhan udara: Polonia di Medan, Soekarno-Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hassanudin di Makassar. Setiap pelaksanaan impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat. Hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor. Dikecualikan dari kewajiban memiliki IT, PI, LS untuk impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet paling banyak 2 unit per orang. Dikecualikan dari kewajiban memiliki IT, PI, LS untuk impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet paling banyak 2 unit perpengiriman.